Mediatrapnews,MUSI BANYUASIN — Temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2025 mendapat sorotan keras dari LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI).
Temuan berupa kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan dan berbagai persoalan lainnya dinilai tidak boleh hanya berakhir sebagai catatan dalam dokumen pemeriksaan. GRANSI mendesak agar temuan tersebut menjadi dasar evaluasi dan perbaikan serius di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.(27/8/2026)
Ketua Umum LSM GRANSI, Supriyadi, mengatakan munculnya persoalan tersebut menjadi pertanyaan besar terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan kelebihan pembayaran maupun kekurangan volume seharusnya dapat dicegah apabila setiap kegiatan benar-benar diawasi sejak awal hingga pekerjaan selesai.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Bagaimana bisa terjadi kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan kalau pengawasan dilakukan dengan benar? Ini harus dijelaskan kepada masyarakat,” kata Supriyadi saat ditemui di kantornya.
GRANSI juga mempertanyakan apakah seluruh kegiatan yang menggunakan APBD Musi Banyuasin telah diperiksa secara maksimal.
Supriyadi mengungkapkan pihaknya menduga masih terdapat sejumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara namun belum mendapatkan pemeriksaan secara maksimal.
“Kami menduga masih ada kegiatan yang berpotensi merugikan negara yang belum tersentuh pemeriksaan. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini jangan dianggap selesai hanya karena sudah ada hasil audit,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya asumsi di tengah masyarakat mengenai dugaan hubungan tidak wajar antara pihak pemeriksa dan sejumlah dinas. Namun GRANSI menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi, bukan sekadar menjadi isu.
“Kami tidak ingin berhenti pada asumsi. Kalau memang tidak ada persoalan, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada indikasi yang perlu diperiksa, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
BUPATI DIMINTA JANGAN TUTUP MATA
GRANSI menilai Bupati Musi Banyuasin memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja secara profesional dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Karena itu, GRANSI berencana menggelar aksi damai di Kantor Bupati Musi Banyuasin untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Salah satu tuntutan utama adalah meminta Bupati melakukan evaluasi terhadap sejumlah SKPD dan manajemen BUMD yang menjadi perhatian GRANSI.
Di antaranya Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan serta manajemen Petro Muba.
GRANSI meminta evaluasi tersebut tidak dilakukan sebatas formalitas. Jika dari hasil evaluasi ditemukan persoalan serius atau pejabat dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya, GRANSI meminta Bupati berani mengambil langkah tegas, termasuk melakukan pergantian atau reshuffle.
“Bupati harus menunjukkan keberanian. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah hanya sibuk dengan administrasi, sementara persoalan penggunaan anggaran terus bermunculan,” ujar Supriyadi.
Menurut GRANSI, jabatan bukan alasan untuk menghindari evaluasi. Setiap pejabat yang mengelola anggaran publik harus siap mempertanggungjawabkan kinerjanya.
“Kalau memang tidak mampu membenahi, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan sampai rakyat terus diminta percaya, tetapi ketika muncul persoalan tidak ada yang berani mengambil tindakan,” tegasnya.
GRANSI AKAN DATANGI BPK PERWAKILAN SUMSEL
Setelah aksi di Kantor Bupati, GRANSI juga berencana menyampaikan aspirasi ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
GRANSI meminta dilakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan lebih mendalam terhadap sejumlah kegiatan yang menurut mereka masih menyisakan pertanyaan.
“Kami akan datang ke BPK Perwakilan Sumsel. Kami ingin memastikan pemeriksaan terhadap anggaran Musi Banyuasin dilakukan secara profesional dan menyeluruh. Kalau ada data atau kegiatan yang perlu ditelusuri, akan kami sampaikan,” kata Supriyadi.
GRANSI menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan APBD.
“Kami hanya ingin satu hal: uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Kalau ada kelebihan bayar, kekurangan volume atau persoalan lainnya, harus ada penjelasan dan pertanggungjawaban. Jangan sampai temuan hanya menjadi angka di atas kertas,” pungkas Supriyadi.(Red)
