Mediatrapnews,BANYUASIN – Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Banyuasin kembali memantik kekecewaan masyarakat. Di tengah kemarau panjang dan keluhan terhadap pelayanan PDAM Tirta Betuah, warga kini menuntut lebih dari sekadar pernyataan keprihatinan dan permintaan maaf dari pemerintah daerah.
Sebuah ungkapan yang belakangan ramai beredar di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat menggambarkan keresahan tersebut:
“Masyarakat Banyuasin tidak butuh air mata Bupati, kami cuma butuh air bersih.”
Kalimat itu bukan sekadar sindiran. Bagi warga yang setiap hari harus mencari air untuk minum, mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, ungkapan tersebut menjadi gambaran atas kekecewaan terhadap penanganan krisis air bersih yang dinilai belum memberikan solusi nyata.
Empati Tak Menghilangkan Dahaga
Sejak awal September 2026, keluhan terkait matinya aliran air PDAM serta mengeringnya sumur warga disebut meningkat di sejumlah wilayah, mulai dari Rantau Bayur, Talang Kelapa, Talang Keramat, Sembawa hingga Banyuasin III.
Dalam sejumlah kesempatan, Bupati Banyuasin terlihat turun langsung ke lapangan maupun menyampaikan pernyataan melalui media massa terkait kondisi masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Namun, bagi sebagian masyarakat, empati saja tidak cukup.
Siti Rahmah, seorang ibu rumah tangga di Desa Sidang Mas, mengaku kecewa karena kebutuhan dasar keluarganya tetap belum teratasi.
“Kami tidak bisa minum rasa prihatin Pak Bupati. Anak-anak saya butuh mandi, butuh minum, dan butuh cuci pakaian. Kalau hanya diberi janji atau dilihat sambil menangis di kamera, itu tidak menyelesaikan masalah perut dan kebersihan kami,” ujarnya dengan nada geram, Senin (31/08/2026).
Bagi warga, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar ungkapan simpati, melainkan air bersih yang benar-benar sampai ke rumah-rumah mereka.
Ketua GMI Supriyadi Kecam Penanganan Krisis Air Bersih
Sorotan terhadap persoalan tersebut juga datang dari Gerakan Masyarakat Indonesia (GMI). Ketua GMI, Supriyadi, mengecam kondisi pelayanan air bersih yang masih dikeluhkan masyarakat Banyuasin.
Menurut Supriyadi, persoalan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak semestinya warga dibiarkan berlarut-larut menghadapi kesulitan mendapatkan air.
Ia meminta Bupati Banyuasin tidak berhenti pada pernyataan keprihatinan, tetapi menunjukkan langkah konkret yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kata-kata prihatin. Yang dibutuhkan adalah air bersih. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata, terukur, dan bisa dirasakan langsung oleh warga,” tegas Supriyadi.
Supriyadi juga menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka persoalan yang menyebabkan terganggunya pelayanan air bersih, termasuk langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
Menurutnya, ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah harus memastikan distribusi air darurat berjalan secara merata dan pelayanan PDAM segera dipulihkan.
Warga Menunggu Aksi, Bukan Sekadar Permintaan Maaf
Aktivis sosial dan tokoh masyarakat Banyuasin menilai bahwa setiap bentuk keprihatinan pemerintah semestinya dibarengi dengan langkah nyata yang jelas, terukur, dan dapat dipantau masyarakat.
Sedikitnya ada tiga tuntutan utama yang disuarakan masyarakat.
Pertama, distribusi air darurat harus dilakukan secara merata. Pengiriman truk tangki air bersih gratis dinilai perlu diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang benar-benar mengalami kondisi kritis, bukan hanya terkonsentrasi di pusat kota atau wilayah tertentu.
Kedua, infrastruktur PDAM harus segera dibenahi. Perbaikan kebocoran pipa, optimalisasi pompa penyedotan serta langkah teknis lainnya perlu dipercepat agar debit dan distribusi air kembali normal.
Ketiga, pemerintah harus transparan dalam mitigasi krisis. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai penyebab gangguan pelayanan, kendala yang dihadapi serta langkah pemerintah dalam mengantisipasi musim kemarau yang sebenarnya dapat diperkirakan sebelumnya.
“Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai panggung pencitraan. Jika memang ada kendala teknis, sampaikan solusinya. Jika ada kesalahan manajemen, akui dan perbaiki. Jangan hanya meminta maaf berulang-ulang tanpa ada perubahan signifikan,” tegas Supri Ketua GMI (Gerakan masyarakat Indonesia)
Pemerintah Jangan Jauh dari Persoalan Rakyat
Krisis air bersih seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengevaluasi kesiapan pelayanan publik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Legitimasi sebuah pemerintahan pada akhirnya tidak hanya dinilai dari pernyataan atau kehadiran pejabat di tengah masyarakat, tetapi dari seberapa cepat kebutuhan rakyat dapat ditangani.
Di tengah panasnya kemarau dan sulitnya mendapatkan air bersih, warga tidak membutuhkan drama birokrasi. Mereka membutuhkan solusi yang dapat dirasakan secara langsung.
Warga membutuhkan keran yang kembali mengalir. Mereka membutuhkan air bersih untuk minum, mandi, mencuci, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara layak.
Hingga berita ini diturunkan, arus pengaduan kepada call center PDAM Tirta Betuah dan kantor Bupati masih tinggi. Masyarakat berharap respons pemerintah berikutnya bukan lagi sekadar pernyataan prihatin, melainkan tindakan nyata: mesin pompa kembali berfungsi, distribusi air kembali normal, dan truk tangki datang tepat waktu ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Karena bagi masyarakat yang sedang kehausan, solusi jauh lebih berarti daripada air mata.
(Tim Redaksi)
