Mediatrapnews,muba – lagi lagi Puluhan warga masyarakat Muba hari ini Jumat, 27/12/2024, berbondong-bondong mendatangi kantor BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) guna mempertanyakan dan mendesak Pemerintah, perihal belum cairnya keuangan daerah Muba sebesar Rp. 607.000.000.000,00 (enam ratus tujuh miliar rupiah).
Sebagian besar dari mereka adalah para rekanan pemerintah, para kontraktor. Mereka mengeluh karena harus membayar gaji para pekerja, membayar hutang, serta banyaknya kebutuhan di akhir tahun.
Andip Apriansyah, SH, salah satu dari rekanan yang hadir, saat dikonfirmasi media ini perihal maksud dan tujuan kedatangannya di kantor BPKAD Muba beserta rombongan, mengatakan:
“Kedatangan kami ke kantor ini (BPKAD) untuk mempertanyakan keuangan kabupaten Muba yang diduga akan mengalami gagal bayar. Maksud kami uang pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dan lain sebagainya, yang ada di Kementerian Keuangan RI, mengalami lambat kirim transfer pusat ke daerah. Ini yang kami pertanyakan: Bagaimana tindakan Pj Bupati dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muba, menindaklanjuti sehingga uang kita di pusat itu ditransfer secepatnya,” ujarnya dengan nada tinggi.
“Kami pertanyakan apa langkah-langkah Pj Bupati kalau ini gagal bayar, apakah ada dana talangan, apakah akan dibuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bahwa ini sebagai hutang kepada rekanan, atau bagaimana caranya supaya uang untuk para rekanan itu dibayarkan. Uang Kabupaten Muba di kementerian keuangan kurang lebih 600 miliar itu, kalau itu ditransfer oleh pemerintah pusat cukup untuk membayar TPP dan sebagainya termasuk uang membayar rekanan/kontraktor,” lanjutnya.
“Kami juga mempertanyakan kenapa Kementerian Keuangan lambat mentransfer uang ke daerah, itu kan uang kami (rakyat Muba). Juga anggota DPR RI dari Dapil Muba, Dapil Sumsel yaitu: Kahar Muzakir, Yuda Novansa, Fauzi Amro, Kartika Sandra Desi, dan lain-lain, kami mohon mendorong, mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan keuangan Kabupaten Muba. Last but not least, Kami pertanyakan Pj Bupati dan Ketua TAPD Muba sampai dimana upayanya menyelesaikan persoalan keuangan ini,” pungkasnya.
Sementara itu Aktivis Senior sekaligus Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Muba – Satoto Waliyun, yang turut hadir, menambahkan:
“Sebagai masyarakat Muba kami menyatakan kinerja Pj Bupati Muba gagal, karena terjadi kekurangan uang, jangan berdalih itu bukan jaman saya, itu tugas Kepala Daerah termasuk juga Sekda, itu tupoksi mereka. Kepada DPR RI dapil Muba dan Sumsel, tolong bantu perjuangkan kami Pemkab dan rakyat Muba di tataran pemerintah pusat,” cetusnya.
“Kami himbau kepada Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan keuangan daerah jangan terlalu muluk-muluk, banyak bangunan yang tidak perlu diperbaiki dipaksakan untuk diperbaiki, akibatnya kita kekurangan uang. Kami sangat kecewa dengan kinerja Pemda Muba, ini menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala BPKAD Muba – H. Zabidi, SE, MM, dikonfirmasi via telepon, mengenai belum cairnya uang Muba 607 miliar, tidak menampik:
“Masih ada 607 miliar uang Muba yang belum dicairkan Pemerintah Pusat, ini kita masih menunggu, TPP saya juga belum cair dinda, mudah-mudahan tuntas di akhir tahun,” terangnya (Suryanto)
