Banyuasin Daerah Hukum

KEJATI JANGAN MAIN MAIN SEGERA TETAPKAN TERSANGKA MANTAN KADIS PUPR BANYUASIN

Mediatrapnews, Banyuasin – Menanggapi pengeledahan dinas PUBMTR Banyuasin dan kantor SEKDA Banyuasin Beberapa waktu lalu LSM GRANSI Akan Gelar aksi DAMAI Seperti di tangkap kan oleh ketua umum LSM GRANSI kepada wartawan di rumah makan bintang kejora Palembang.(10/2/2025) menurut Supriyadi langkah nyata kejaksaan tinggi Sumatera selatan dalam pemberantasan korupsi dengan menggeledah kantor dinas terkait di […]

Daerah Hukum Palembang

Masyarakat menunggu keberanian Kejati Sumsel P.21 perkara BSB dan tersangkakan Mantan Kakan BPN Kota Palembang

Mediatrapnews, Palembangan – Perkara kriminal berat yang menjadi topik perbincangan khalayak ramai di setiap sudut Kota dan kampung serta dusun adalah perkara Bank Sumsel Babel dan penjualan asset tanah Asrama putri Yayasan Batanghari Sembilan. Kedua perkara ini menjadi hangat dan trending topik Sumsel serta di bahas secara nasional karena terduga pelaku adalah calon Kepala Daerah terpilih […]

Daerah Hukum Palembang

KPK belum laksanakan putusan KPK terkait perkara PT SMS, K MAKI : tidak taat hukum

Mediatrapnews, Palembang – Vonis perkara korupsi kerjasama angkutan PT SMS dan PT KAI dengan terdakwa Sarimuda incrach dan salah satu vonisnya KPK harus ganti rugi Sarimuda Rp. 6,9 milyar. Namun KPK sampai saat ini belum juga melaksanakan vonis PN Palembang mengganti rugi Sarimuda Rp. 6,9 milyar dengan alasan belum ada duitnya. “Sarimuda akan bebas bersyarat […]

Daerah Hukum Palembang

Mantan Gubernur Sumsel baiknya bayar tagihan Arief Rp. 4,7 milyar sebelum mencuat dugaan gratifikasi, Bony : SKPD terancam korupsi

Mediatrapnews, Palembang – Gugatan Arifia Hamdani kepada mantan Gubernur Sumsel menjadi sorotan pegiat anti korupsi nasional karena ada dugaan gratifikasi oleh SKPD ke Kepala Daerah. Isue yang beredar kencang dan akan terbuka lebar saat sidang gugatan adalah siapa yang membayar Rp. 7 milyar tahap awal pembangunan Vila Gandus apakah benar dugaan di bayar SKPD Pemprov […]

Daerah Hukum Ogan komering ilir

Revisi UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 Dikritik,Yadi Hendri Supriyadi: “Monopoli Kewenangan, Demokrasi Hukum Terancam!”

Mediatrapnews, Ogan Komering Ilir – Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terus menuai kontroversi. Yadi Hendri Supriyadi, S.H., dari Kantor Hukum Firma Kajang Solution kabupaten OKI,menilai revisi ini berbahaya karena membuka peluang bagi Kejaksaan untuk bertindak tanpa kontrol yang jelas, mengancam prinsip keadilan, dan berpotensi menjadi alat kepentingan tertentu. “Asas dominus litis dalam revisi […]

Daerah Hukum Palembang

Bank Sumsel Babel diduga secara sistematis ambil asset Debitur, K MAKI : OJK harus bertindak

Mediatrapnews, Palembang – Perkara kridit macet dengan alasan mis manajemen debitur baru pertama kali terjadi di dunia perbankan bukan karena debitur tak sanggup bayar bunga dan angsuran kridit. PT Karya Makmur Armada mendapat 6 pasilitas kridit modal kerja pada tahun 2002 sampai 2003 dengan pagu kridit Rp. 20 milyar dari Bank Sumsel Babel dan hanya Rp. […]

Daerah Hukum Palembang

Perkara RUPSLB dan Yayasan Batanghari Sembilan ujian berat Kejati Sumsel, belum sentuh pelaku utama

Mediatrapnews, Palembang – Perkara RUPSLB Bank Sumsel Babel dan Perkara penjualan asset Yayasan Batanghari Sembilan sangat menyita perhatian publik karena ada dugaan kuat keterlibatan Kepala Daerah terpilih pilkada serentak 2024 lalu. Dokumen akta notaris RUPSLB Bank Sumsel Babel yang isinya diduga di palsukan oleh Kepala Daerah terpilih dan telah menetapkan 3 orang tersangka sangat alot […]

Banyuasin Daerah Hukum

Ada Apa? 2 Instansi Pemkab Banyuasin diperiksa Kejati Sumsel dan Kejari Banyuasin

Mediatrapnews, Banyuasin – Kurang lebih 40 anggota Kejati Sumsel gabungan Kejari Banyuasin periksa 2 instansi di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Jum’at, 07/02/2025. Untuk Instansi yang di periksa di antara nya instansi ULP dan Dinas PUTR, dalam pemeriksaan ini belum ada tanda penemuan berkas yang menjanggal dikarenakan hingga pukul 16.00 wib pemeriksaan belum selesai. Dari pantauan Media […]

Daerah Hukum Palembang

Aneh kalau perkara pemalsuan dokumen bank Sumsel Babel tak P.21, K MAKI : bukti sangat jelas

Mediatrapnews, Palembang – Perkara pemalsuan dokumen Bank Sumsel Babel menghentak dunia perbankan nasional karena pelaku sedemikian berani melakukan perbuatan melawan hukum yang di kategorikan luar biasa. “RUPSLB merupakan organ penting dunia perbankan karena menyangkut RKAP, legalitas kridit, legalitas pengurus Bank dan kinerja keuangan”, ungkap Deputy K MAKI Feri kurniawan. “Dunia perbankan bukan seperti perusahaan keluarga […]

Daerah Hukum Palembang

Mungkinkah P.19 perkara dokumen palsu Bank Sumsel Babel P.21 di bulan Pebruari, K MAKI : sangat di mungkin

Mediatrapnews, Palembang –Perpanjangan SPDP perkara dugaan pemalsuan dokumen akta notaris bank Sumsel Babel buktikan keseriusan Kejati Sumsel tangani perkara yang menghebohkan dunia perbankan nasional ini. Kalau memang perkara ini akan di hentikan tentunya perpanjangan SPDP tidak di mintakan oleh Kejati Sumsel ke Bareskrim Polri dan P.19 dinyatakan kadaluarsa atau P.19 mati. Tidak bisa di pungkiri […]