Mediatrapnews, Lubuklinggau – Sosok Prabowo dan Gibran bukanlah sosok yang memiliki rekam jejak yang baik dimasa lalu karena Prabowo dan Gibran mempunyai persoalan persoalan etika, HAM, hukum dan demokrasi serta tidak begitu memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintah dan negara.
Prabowo yang sebelumnya adalah seorang Perwira Tinggi TNI Aktif yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Militer dikarenakan adanya pelanggaran kode etik terkait kasus penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 1998. Sedangkan Gibran adalah anak Jokowi alias Mulyono yang masih bau kencur dan belum memiliki pengalaman serta wawasan tentang ekonomi pemerintah dan negara, dengan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, sekedar memenuhi ambisi nafsu Mulyono untuk melanggengkan kekuasaan dan oligarki.
Selain rekam jejak yang tidak baik, Prabowo dan Gibran selama 100 hari kinerja belum ada menunjukkan kebijakan kebijakan untuk
melakukan sebuah perubahan membenahi negara dan bangsa yang sudah carut marut serta tidak ada kebijakan untuk menuntaskan kasus kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan mengadili kejahatan Jokowi serta mengungkapkan kasus kasus Korupsi para menterinya yang terindikasi perbuatan tersebut.
Dimulai dibentuknya Kabinet Merah Putih, Prabowo menempatkan sebagian besar orang orang yang bermasalah, tidak memiliki kemampuan bekerja dan titipan Jokowi serta politik balas budi. Sehingga beberapa Menterinya banyak melakukan perkataan dan perbuatan yang nyeleneh seperti Yandri Susanto, Natalius Pigai, Gus Miftah, Maruara Sirait, Sri Mulyani, Rafi Ahmad, Yusri Ihza Mahendra, Nusron Wahid dan Bahlil Lahadila.
Sejak tidak menjabat lagi Presiden, kejahatan dan kebohongan Jokowi satu persatu mulai terendus, dimulai dari OCCRP sebuah Lembaga Anti Korupsi dunia di belanda yang menempatkan Jokowi Pemimpin No 2 terkorup didunia dan Aguan yang bernyanyi bahwa pembangunan IKN tidak ada investor selain dirinya, karena uangnya sudah triliunan tertanam disana, bahkan uang APBN pun ikut tertanam triliunan disana dan pada akhirnya terjadinya tukar guling dengan PIK 2 yang dianggap PSN padahal hanya kamuflase untuk melancarkan bisnis oligarki belaka serta pagar laut sepanjang 30 KM ditangerang yang memiliki sertifikat SHM dan SHGB adalah bisnis tukar guling Jokowi dengan Aguan atau Oligarki padahal laut adalah bukan milik perseorangan atau Coorporasi.
Aksi demo oleh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk mengadili Jokowi sudah menggema dimana mana dimulai dari Solo, Jogjakarta, Medan, Surabaya dan Makassar, Aksi ini merupakan puncak ketidakpuasan dan amarah rakyat terhadap Jokowi yang telah melakukan kezholimanan terhadap rakyat Indonesia selama 10 Tahun menjabat ini. Dengan banyaknya aksi demo yang meminta agar Pemerintah mengadili Jokowi sama sekali tidak digubris oleh Prabowo bahkan kasus pemagaran laut sepanjang 30 KM dan PIK 2 tidak tuntas siapa dalang dibalik kesemua itu.
Saya dan para tokoh tokoh senior seperti Sri Bintang Pamungkas, Amir, Muslim, Istinugroho, Lubis, Patrik dan Ratna Sarumpaet sama sekali tidak mempercayai Prabowo akan membawa perubahan di masyarakat dan penegakan hukum yang seadil adilnya sampai habis masa jabatan, karena Prabowo sendiri bisa menjadi Presiden akibat adanya bantuan dari Jokowi serta adanya perjanjian antar mereka berdua. Untuk itu Saya dan teman teman terus melakukan perlawanan terhadap pemerintahan sekarang dengan Gerakan Revolusioner dan Kembali Ke UUD 45.
Penulis
Muhammad Ali
Aktivis 98,Jurnalis,Analis Politik dan Ekonomi
