Mediatrapnews,Jakarta — Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Rakyat Anti Korupsi (LSM KRAK) secara resmi menyerahkan laporan dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kepada Kortastipidkor Mabes Polri. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM KRAK, Fery Utama, sebagai bentuk dorongan agar aparat hukum di tingkat pusat menangani dugaan kasus tersebut secara profesional dan menyeluruh.(18/11/2025)
“Kami memilih untuk melaporkan langsung ke Kortastipidkor Mabes Polri agar proses penyelidikan berjalan objektif, terukur, dan tidak terpengaruh dinamika lokal. Ini langkah resmi dan terstruktur yang kami ambil demi kepentingan publik,” ujar Fery Utama setelah menyerahkan dokumen laporan.
Dugaan Penyimpangan Bernilai Miliaran Rupiah
Dalam laporannya, LSM KRAK membawa data mengenai adanya dugaan penyimpangan pada berbagai kegiatan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan OKI.
Beberapa poin yang menjadi sorotan KRAK antara lain:
- Kegiatan yang tercatat namun dinilai tidak mencerminkan pelaksanaan nyata
- Pembayaran dan pembiayaan sejumlah kegiatan yang dinilai tidak wajar
- Dugaan kelebihan pembayaran pada pekerjaan fisik
- Adanya selisih anggaran yang belum dipertanggungjawabkan
Total dugaan penyimpangan yang dilaporkan KRAK mencapai lebih dari Rp2 miliar, berdasarkan analisis data yang telah mereka himpun.
Ketua KRAK: “Ini Harus Diproses Secara Tegas dan Transparan”
Fery Utama menegaskan bahwa laporan yang mereka ajukan mengandung data lengkap, termasuk rincian kegiatan dan nilai dugaan penyimpangan. Ia meminta agar Mabes Polri menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah konkret.
“Kami berharap penyelidikan segera dilakukan. Dugaan penyimpangan ini menyangkut anggaran publik, anggaran kesehatan pula. Tidak boleh ada toleransi terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak tepat,” tegasnya.
Fery juga menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan keterangan lanjutan apabila diperlukan oleh penyidik.
KRAK Meminta Pemeriksaan Menyeluruh Terhadap Dinkes OKI
Melalui laporan resmi tersebut, LSM KRAK meminta Kortastipidkor Mabes Polri untuk:
- Melakukan penyelidikan penuh atas dugaan penyimpangan anggaran
- Memeriksa pejabat struktural di Dinas Kesehatan OKI
- Memeriksa penyedia kegiatan dan pihak terkait lainnya
- Menelusuri dokumen, transaksi, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan
- Mengambil tindakan hukum jika ditemukan bukti kuat
“Kami percaya Mabes Polri, khususnya Kortastipidkor, mampu menangani ini secara transparan dan profesional. Kami datang membawa laporan resmi, bukan sekadar opini,” tambah Fery.
Penutup
Dengan dilaporkannya dugaan penyimpangan ini ke tingkat pusat, KRAK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik, khususnya di sektor kesehatan yang sangat vital bagi masyarakat. (Red)
