Mediatrapnews.Muara Rawas – Paska pelantikan menteri dan wakil menteri kabinet merah putih kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang selalu menekankan keseriusan dalam hal bersih bersih akan kinerja semua sektor kedinasan dan kabinet merah putih serta Keterbukaan Informasi Publik untuk mencegah Tindakan Korupsi yang Terorganisir, Massif, dan Terstruktur.
Awak media dengan serius mendatangi kantor PUPR yang beralamat dikawasan perkantoran jalan lintas Sumatera – Musi Rawas Utara pada Senin 17 Februari 2025.
Tetapi selalu berakhir kecewa, karena dari pihak kepala Dinas selalu tidak ada di Kantor dengan berbagai alasan, bahkan staf kantor setingkat Kabid juga sulit dimintai konfirmasi terkait pengerjaan dan pelaksanaan satuan kerja di Kedinasan PUPR.
Hal itu tentunya menambah dugaan kecurigaan kita akan kinerja pelaksanaan dan pemangku kebijakan, terlebih adanya informasi Potensi Korupsi di dalam tubuh kedinasan PUPR tersebut.
Salah satu dari sekian pengerjaan pelaksanaan satuan kerja kedinasan adalah pengerjaan proyek dengan nilai yang cukup besar, yaitu :
Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kode Lelang 5405675
Nilai HPS Rp. 1.999.948.000,00
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Lokasi Proyek Kec. Rawas Ilir – Musi Rawas Utara.
Selain itu masih banyak juga pengerjaan proyek bernilai fantastis milyaran, yang menjadi kewajiban kita sebagai awak media dalam menjalankan fungsi kontrol dan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat benar benar merasakan nilai manfaat dari pengerjaan pelaksanaan satuan kerja Dinas PUPR dan tidak menimbulkan dugaan kecurigaan di Masyarakat diantaranya : ✓Reklasifikasi dari kontruksi dalam pekerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan bernilai Rp 20.812.282.400,-
✓Pembayaran Utang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 11.638.000.000,-
✓Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp 506.791.471,95
✓Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 470.785.318.924,- yang naik 137,21% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022
✓Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 98.020.604.814,- yang naik 65,03% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022.
Hal serupa juga disampaikan Ketua LSM Transparansi Akuntabel Publik (TRAP) Bung Har, yang menginginkan adanya keterbukaan informasi publik. “Kita sebagai penggiat Anti Korupsi, jangan hanya berakhir sebatas temuan, tetapi kawal terus sampai benar benar terciptanya kinerja yang bersih dan benar benar berantas korupsi, biar rakyat bisa merasakan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sebagai amanat Undang Undang”, ujarnya. Terkait sulitnya mendapatkan konfirmasi dari Dinas PUPR, beberapa Aktivis,LSM dan awak media pun akan berkoordinasi ke Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau untuk segera dilakukan Atensi Prioritas Audit Khusus.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada statement dari pihak dinas PUPR. (Red)
