Daerah K maki Korupsi Nasional Palembang

Di tunggu kiprah Kajati Sumsel “ayam pejantan berjalu dari bali”, K MAKI : kita lihat nanti kiprahnya

Mediatrapnews,palembang — Pergantian Kajati Sumsel dari Yulianto ke Dr. Ketut Sumedana SH. MH membuka harapan baru penegakan hukum di Sumatera Selatan yang terkesan berjalan lamban dan penuh dengan prasangka. Yulianto yang telah purna tugas sebagai Kajati Sumsel dan mendapat tugas baru sebagai Sekertaris Diklat Kejagung meninggalkan banyak PR besar. Beberapa kasus besar di Sumatera Selatan […]

Daerah Hukum K maki Korupsi Nasional Palembang

Dugaan korupsi kridit fiktif Bank BRI Rp. 1,3 trilyun uji nyali Kejati baru Sumsel, K MAKI : ayam jago atau ayam sayur

Mediatrapnews,palembang — Perkara dugaan korupsi kridit berindikasi fiktif bank BRI dengan potensi kerugian negara Rp. 1,3 trilyun seakan mengendap di penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. “Sudah jelas modus kejahatan dan alat bukti tapi Kejaksaan Tinggi Sumsel seolah berlama – lama menetapkan pemegang saham PT BSD dan PT SAL, oknum ATR BPN dan pejabat Bank BRI”, […]

Daerah K maki Nasional Palembang

Perkara H Halim murni salah BPN terbitkan sertifikat, K MAKI : legalitas sertifikat sah

Mediatrapnews,Palembang — Perkara H Halim terkait ganti rugi tanah jalan Toll terkesan bergeser ke sertifikat di luar HGU PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB). “Secara Yuridis dan legalitas sertifikat milik H Halim adalah sah karena di akui negara melalui Badan Pertanahan Nasional dengan terbitnya sertifikat” , ujar Deputy K MAKI Feri Kurniawan. “Penerapan pasal – pasal […]

Daerah K maki Nasional Palembang

K-MAKI Pertanyakan Dasar Hukum Hibah Rp. 35 Miliar untuk Kejati Sumsel

Mediatrapnews,Palembang — Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan, Boni Belitong, menyatakan pihaknya akan segera memasukkan laporan pengaduan resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel terkait dugaan pelanggaran hukum dalam pemberian hibah senilai Rp. 35 miliar dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Kejati Sumsel. Hibah yang dimaksud berupa pembangunan kantor baru Kejati Sumsel, yang […]

Daerah Hukum K maki Nasional Prabumulih

SP.3 perkara korupsi PMI Prabumulih diduga karena penyidik kurang cakap, K MAKI : sangsi berat

Mediatrapnews,Palembang — syarat untuk perkara naik ke penyidikan adanya cukup bukti untuk melakukan penyidikan dan terdapat Unsur Perbuatan Tindak Pidana serta kerugian negara. Perkara dugaan korupsi PMI sudah memenuhi syarat untuk penetapan tersangka karena sudah memenuhi adanya perbuatan pidana dan kerugian negara belum di kembalikan saat penyelidikan. “Dalam penyidikan harus dua alat bukti yang sah […]

DPRD Jakarta K maki Korupsi Nasional

Nuansa kepentingan politis Penyaluran dana CSR BI melalui anggota DPR RI, K MAKI : meanstrea akal bulus

Mediatrapnews,jakarta — Dana Coorporatte Social Responsibility (CSR) merupakan penyisihan keuntungan sebesar 4% dari keuntungan bersih untuk masyarakat melalui program PK & BL. Dana ini langsung di salurkan ke masyarakat oleh perusahaan atau Coorporatte melalui devisi CSR berdasarkan usulan pemerintah daerah, DPR, masyarakat dan hasil investigasi devisi CSR. “Penyaluran dana CSR melalui Komisi terkait DPR RI […]

Daerah K maki Nasional Palembang

Dugaan RKAB fiktif dan pengemplangan dana Reklamasi Pasca tambang berpotensi rugikan negara trilyunan rupiah di Sumatera Selatan

Mediatrapnews,Palembang — Dugaan RKAB fiktif dan pengemplangan dana Reklamasi Pasca tambang berpotensi rugikan negara trilyunan rupiah di Sumatera Selatan dinyatakan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) saat di wawancarai awak media. “Kita buat perbandingan kasus dugaan korupsi RKAB fiktif dan dana Pasca Tambang Provinsi Bengkulu rugikan negara lebih dari Rp. 500 milyar yang melibatkan […]

Daerah K maki Nasional Palembang

Disbudpar Sumsel mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp 12.696.722.100 untuk TA 2023 bersumber dari APBD Pemprov Sumsel 2023

Mediatrapnews,palembang — Anggaran itu untuk Kegiatan Pelindungan Cagar budaya Rp 4.100.000.000 kemudian Anggaran Kegiatan Pengembangan senilai Rp 2.400.000.000 selanjutnya Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Senilai Rp 5.161.722.100 dan Anggaran Kegiatan Pembinaan senilai Rp 1.035.000.000. Alokasi anggaran ini menjelang akhir masa jabatan Gubernur Sumsel dimana BPKP Perwakilan akan melakukan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi bahan […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Aktor utama belum tersentuh dalam perkara Yayasan Batanghari Sembilan, K MAKI : supervisi KPK lemah

Mediatrapnews,Palembang — Tuntutan ringan kepada para terdakwa perkara korupsi penjualan aset negara Yayasan Batanghari Sembilan seakan menjadi bukti belum tersentuhnya aktor utama perbuatan rasuah itu. “Salah satu saksi menjelaskan mendapat perintah Kakan BPN Kota Palembang untuk mengkoordinir percepatan sertifikasi tanah Yayasan Batanghari Sembilan”, jelas Deputy K MAKI Feri Kurniawan. “Perintah ini tentunya punya motive tertentu […]

Daerah Hukum K maki Korupsi Nasional Palembang

Perkara dugaan korupsi Bangun Guna Serah (BGS) pasar kawasan Pasar Modern “Pasar Cinde” terkesan belum menyentuh peran Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang H. SR, SH. SE

Mediatrapnews,Palembang — Perkara dugaan korupsi Bangun Guna Serah (BGS) pasar kawasan Pasar Modern “Pasar Cinde” terkesan belum menyentuh peran Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang H. SR, SH. SE. Berawal dari surat Pemprov Sumsel No. 900/1823/BPKAD/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang permohonan Pembebasan Biaya BPHTB tanah kawasan pasar Cinde seluas 6.540 M2. yang di […]