Daerah

SUPRIYADI KETUA DPP LSM GRANSI SOROTI ANGGARAN PUPUK Rp38,33 MILIAR DI DINAS PERTANIAN PALI, DESAK KEJATI SUMSEL TURUN TANGAN

Kirim

Mediatrapnews,PALI,— Anggaran pengadaan berbagai jenis pupuk pada Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp38.337.620.750 atau sekitar Rp38,33 miliar menjadi sorotan Ketua DPP LSM GRANSI (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), Supriyadi.

Besarnya anggaran tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut transparansi proses pengadaan, kewajaran harga, kesesuaian volume pembelian, hingga realisasi penyaluran pupuk kepada para petani.

Supriyadi mempertanyakan bagaimana anggaran puluhan miliar rupiah tersebut direncanakan, dibelanjakan, serta sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani di Kabupaten PALI.

Ia pun mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) agar tidak tinggal diam dan segera melakukan penelaahan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap kegiatan pengadaan pupuk di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten PALI.

“Anggaran Rp38,33 miliar bukan jumlah yang sedikit. Kami meminta Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kegiatan pengadaan ini. Telusuri mulai dari perencanaan, proses pengadaan, penyedia barang, kewajaran harga, volume pupuk yang dibeli, sampai realisasi distribusinya,” tegas Supriyadi, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data anggaran yang dihimpun, total Rp38,33 miliar tersebut terbagi dalam empat kegiatan pengadaan, yakni:

  1. Pupuk Organik Granul sebesar Rp14.697.880.000.
  2. Pupuk Organik Tepung/Remah sebesar Rp6.997.900.000.
  3. Pupuk TSP/SP (Fosfat Sulfur) sebesar Rp6.995.941.550.
  4. Pupuk Organik Cair sebesar Rp9.645.899.200.

Total keseluruhan anggaran pengadaan tersebut mencapai Rp38.337.620.750.

Menurut Supriyadi, besarnya nilai anggaran tersebut tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen penganggaran. Harus ada kepastian bahwa seluruh kegiatan pengadaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume, harga, kontrak, serta kebutuhan sektor pertanian di Kabupaten PALI.

Ia menegaskan, setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai anggaran terserap secara administratif, tetapi realisasi barang dan manfaat yang diterima petani justru tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan.

“Yang harus menjadi perhatian adalah kesesuaian antara anggaran, barang yang dibelanjakan, dan realisasi di lapangan. Jangan sampai ada ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, Supriyadi juga mempertanyakan sejauh mana pengadaan pupuk senilai puluhan miliar rupiah tersebut memberikan dampak nyata terhadap kebutuhan pertanian masyarakat PALI.

Menurutnya, jangan sampai program yang menggunakan anggaran besar hanya terlihat baik dalam laporan pertanggungjawaban, sementara manfaatnya di lapangan tidak dirasakan secara maksimal oleh para petani.

Lebih lanjut, Supriyadi menegaskan bahwa sorotan terhadap anggaran tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial DPP LSM GRANSI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Ia berharap Kejati Sumsel dapat melakukan penelusuran secara objektif, profesional, dan menyeluruh. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan maupun bukti perbuatan melawan hukum, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika memang seluruh kegiatan pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, kami meminta agar ditindaklanjuti secara hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, S.P., M.M., perlu memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka terkait realisasi anggaran pengadaan pupuk senilai Rp38,33 miliar tersebut.

Penjelasan dari pihak dinas dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengadaan, jumlah pupuk yang dibeli, penyedia barang, serta realisasi penyalurannya kepada para petani.

Hingga berita ini disusun, pihak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI belum berhasil dikonfirmasi.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *