Mediatrapnews,MUSI BANYUASIN – Dugaan persoalan serius dalam tata kelola PT Petro Muba semakin menuai sorotan. Perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tersebut kini dihadapkan pada sederet persoalan, mulai dari dugaan tunggakan pajak mitra pengangkutan hingga Rp40 miliar, temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp24,02 miliar, persoalan piutang macet puluhan miliar rupiah, hingga tersendatnya distribusi minyak ke Pertamina sejak awal 2026.
Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta tanggung jawab jajaran direksi dalam mengelola perusahaan daerah yang membawa kepentingan masyarakat.(21/11/2026)
Sorotan keras disampaikan Supriyadi, Ketua DPP GRANSI. Ia menilai persoalan yang membelit PT Petro Muba tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Berbagai catatan yang mencuat harus dijelaskan secara terbuka, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana langkah penyelesaiannya.
Bahkan, Supriyadi menegaskan GRANSI tengah mempersiapkan aksi besar-besaran sebagai bentuk desakan agar Pemerintah Kabupaten Muba dan manajemen PT Petro Muba tidak terus membiarkan persoalan tersebut tanpa kejelasan.
“Ini bukan perkara biasa. Kita sedang berbicara tentang perusahaan daerah yang membawa nama pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat Musi Banyuasin. Ketika muncul berbagai persoalan bernilai miliaran rupiah, mulai dari temuan BPK, tunggakan pajak, piutang macet, hingga dugaan tunggakan pajak mitra angkutan Rp40 miliar, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan tersebut,” tegas Supriyadi.
DUGAAN TUNGGAKAN PAJAK MITRA ANGKUTAN RP40 MILIAR, DISTRIBUSI MINYAK TERGANGGU
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah informasi mengenai dugaan tunggakan pajak jasa pengangkutan oleh perusahaan mitra angkutan lama yang nilainya mencapai Rp40 miliar.
Persoalan kepatuhan pajak mitra tersebut diduga berdampak terhadap proses perizinan pengangkutan PT Petro Muba. Akibatnya, rantai distribusi minyak menuju Pertamina disebut mengalami hambatan sejak Januari 2026.
Supriyadi mempertanyakan bagaimana proses seleksi, evaluasi, dan pengawasan terhadap mitra pengangkutan dilakukan oleh manajemen PT Petro Muba.
“Bagaimana mungkin sebuah BUMD bisa terus menggandeng mitra pihak ketiga yang diduga memiliki beban tunggakan pajak pengangkutan hingga Rp40 miliar? Apakah kewajiban perpajakan mitra diperiksa sejak awal? Bagaimana proses seleksi vendor dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Semua ini harus dijawab secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Supriyadi, apabila persoalan kepatuhan pajak mitra sampai berdampak terhadap perizinan dan operasional perusahaan, maka efektivitas manajemen risiko serta sistem pengendalian internal direksi patut dipertanyakan.
“Jangan sampai perusahaan daerah justru tersandera oleh persoalan mitra bisnisnya sendiri. Direksi harus menjelaskan bagaimana proses penunjukan mitra dilakukan dan mengapa persoalan seperti ini bisa berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan,” tegasnya.
DISTRIBUSI TERHAMBAT, ARUS KAS TERTEKAN, HAK PEGAWAI IKUT DIPERTANYAKAN
Dampak persoalan tersebut dinilai berpotensi meluas. Tersendatnya jalur distribusi resmi ke Pertamina dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan dan kesehatan arus kas perusahaan.
Bahkan, muncul informasi mengenai tertundanya pemenuhan hak gaji pegawai sejak awal tahun. Jika informasi tersebut benar, persoalan ini bukan lagi sekadar masalah hubungan bisnis antara BUMD dan mitra pengangkutan, melainkan telah menyentuh kepentingan pegawai yang menggantungkan penghidupannya pada perusahaan.
Supriyadi meminta manajemen memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan perusahaan dan kepastian pemenuhan hak pegawai.
“Kalau distribusi minyak terganggu selama berbulan-bulan, tentu ada konsekuensi terhadap pendapatan dan arus kas perusahaan. Bahkan muncul informasi mengenai tertundanya pemenuhan hak gaji pegawai. Ini persoalan serius. Jangan sampai akibat keputusan atau lemahnya pengawasan manajemen, pegawai justru ikut menanggung dampaknya,” katanya.
Di sisi lain, tersumbatnya jalur penyerapan resmi minyak rakyat juga dinilai memperbesar risiko kebocoran produksi sumur minyak rakyat ke jaringan penyulingan ilegal (illegal refinery).
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan bahwa hambatan distribusi tidak membuka ruang bagi penyaluran minyak di luar mekanisme resmi.
CATATAN BPK RP24,02 MILIAR, SEJUMLAH TEMUAN TATA KELOLA HARUS DIJELASKAN
Persoalan PT Petro Muba semakin menjadi perhatian apabila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap pengelolaan PT Petro Muba dan anak usahanya periode 2020–2024.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, tata kelola perusahaan dan anak usahanya mendapat kesimpulan “Tidak Sesuai”.
BPK mencatat sedikitnya 11 temuan dan 21 permasalahan dengan nilai mencapai Rp24,02 miliar.
Sejumlah catatan yang menjadi perhatian antara lain:
- Indikasi penggelembungan (mark-up) anggaran sebesar Rp7,92 miliar.
- Dugaan kelebihan pembayaran gaji dan fasilitas direksi serta komisaris sebesar Rp889 juta yang dinilai melampaui ketentuan Keputusan Bupati.
- Indikasi penggunaan kas PT Muba Link untuk kepentingan pribadi sebesar Rp271 juta.
- Kerugian dari pemberian fasilitas tanpa pengawasan senilai Rp1,14 miliar.
- Beban tunggakan pajak internal perusahaan sebesar Rp13,77 miliar.
- Piutang macet pada anak usaha PT MEP sebesar Rp43,31 miliar.
Deretan catatan tersebut menunjukkan besarnya persoalan keuangan dan administrasi yang harus dijelaskan secara terbuka oleh manajemen kepada publik.
Supriyadi menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Temuan BPK tidak boleh hanya menjadi dokumen yang tersimpan di atas meja. Harus ada tindak lanjut yang jelas. Jika terdapat indikasi mark-up, kelebihan pembayaran fasilitas direksi dan komisaris, penggunaan kas untuk kepentingan pribadi, serta persoalan pajak dan piutang macet, semuanya harus ditelusuri sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya persoalan yang muncul apabila temuan pemeriksaan tersebut dikaitkan dengan dugaan tunggakan pajak mitra pengangkutan.
“Kalau seluruh rangkaian persoalan ini dibaca secara utuh, PT Petro Muba sedang menghadapi persoalan tata kelola yang sangat serius. Ada temuan pemeriksaan BPK, persoalan pajak internal, piutang macet, hingga dugaan tunggakan pajak mitra pengangkutan puluhan miliar rupiah. Ini bukan perkara biasa dan tidak boleh diselesaikan hanya dengan penjelasan normatif,” tambah Supriyadi.
PEMKAB MUBA DIMINTA TURUN TANGAN, AUDIT INVESTIGATIF HARUS DILAKUKAN
Sebagai pemegang saham pengendali, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin didesak segera mengambil langkah konkret.
Menurut Supriyadi, Pemkab Muba tidak cukup hanya menerima laporan dari jajaran direksi. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh persoalan yang muncul diperiksa secara menyeluruh, termasuk proses penunjukan vendor, kewajiban perpajakan, pengelolaan keuangan, serta hambatan distribusi minyak.
“Pemkab Muba harus turun tangan. Jangan hanya menyerahkan seluruh persoalan kepada direksi tanpa memastikan adanya evaluasi dan pengawasan. Kami mendesak dilakukan audit investigatif serta pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penunjukan vendor, pengelolaan keuangan, dan seluruh rantai kemitraan pengangkutan minyak,” ujarnya.
Ia menilai perlu ada pemeriksaan untuk mengungkap apakah terdapat penyimpangan, konflik kepentingan, atau praktik monopoli dalam rantai kemitraan pengangkutan.
“Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pergantian mitra dilakukan, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana proses pengawasannya, dan apa langkah konkret manajemen untuk memulihkan operasional perusahaan. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan hukum,” tegasnya.
JANGAN TERBURU-BURU KELOLA SUMUR RAKYAT, BENAHI DULU INTERNAL PERUSAHAAN
Supriyadi juga mengingatkan agar PT Petro Muba tidak terburu-buru memaksakan penguasaan pengelolaan sumur minyak rakyat di kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli sebelum persoalan internal perusahaan dan rantai pasok pengangkutannya dibenahi.
Terlebih, status lahan eks-HGU Hindoli saat ini tengah dalam proses peralihan kepada Badan Bank Tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Proses tersebut merupakan tindak lanjut kesimpulan rapat Pansus Perkebunan DPRD Sumsel pada 3 Juni 2026 dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Muba dengan Badan Bank Tanah pada 30 Oktober 2026.
Menurut Supriyadi, jangan sampai ekspansi pengelolaan sumur rakyat justru dilakukan ketika persoalan mendasar perusahaan sendiri belum terselesaikan.
“Jangan berbicara terlalu jauh tentang penguasaan atau pengelolaan sumur rakyat jika persoalan mendasar di dalam perusahaan sendiri belum dibereskan. Benahi dahulu tata kelola, kepatuhan pajak, transparansi kemitraan, dan kepastian distribusi minyak. Jangan sampai muncul persoalan baru sementara persoalan lama belum diselesaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, fungsi BUMD harus ditempatkan sesuai amanat Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai penampung hasil minyak rakyat yang dijalankan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
GRANSI SIAPKAN AKSI BESAR-BESARAN: JANGAN ADA YANG BERSEMBUNYI DI BALIK JABATAN!
Menutup pernyataannya, Supriyadi menegaskan bahwa GRANSI tidak ingin berbagai persoalan tersebut hanya menjadi polemik yang berulang tanpa penyelesaian.
GRANSI tengah mempersiapkan aksi besar-besaran sebagai bentuk desakan kepada Pemkab Muba, jajaran direksi PT Petro Muba, dan pihak-pihak terkait agar segera memberikan penjelasan terbuka serta mengambil langkah pertanggungjawaban sesuai kewenangannya.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya ramai dibicarakan, kemudian hilang tanpa penyelesaian. GRANSI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran untuk mendesak keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang-benderang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perusahaan daerah dikelola dan ke mana arah pertanggungjawaban atas berbagai persoalan tersebut,” tegas Supriyadi.
Ia kembali mengingatkan bahwa BUMD bukan perusahaan pribadi atau kelompok tertentu. Perusahaan daerah harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan keuangan dan tata kelola yang terus membebani daerah.
“Jangan sampai uang dan kepentingan masyarakat daerah dipertaruhkan akibat tata kelola yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kami meminta semua pihak yang memiliki kewenangan untuk tidak tinggal diam. Jika memang tidak ada persoalan, buktikan melalui keterbukaan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
“SEKALI LAGI, INI BUKAN PERKARA BIASA! INI MENYANGKUT TATA KELOLA BUMD, UANG PUBLIK, HAK PEGAWAI, DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MUSI BANYUASIN. GRANSI AKAN TERUS MENDORONG AGAR SEMUA PERSOALAN INI TERUNGKAP DAN MENDAPATKAN PENYELESAIAN YANG JELAS,” tutup Supriyadi.(Red)




