Mediatrapnews,PALEMBANG – Pengelolaan paket pekerjaan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Palembang kembali menjadi sorotan. Munculnya sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga mengendalikan puluhan paket pekerjaan sekaligus pada tahun anggaran 2026 memunculkan tanda tanya besar terhadap sistem pengawasan dan tata kelola proyek di lingkungan dinas tersebut.(12/11/2026)
Publik tentu belum melupakan kasus korupsi yang sebelumnya menjerat mantan Kepala Dinas Perkim dan PPK hingga berujung di balik jeruji besi. Dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, muncul dugaan permintaan setoran hingga 51 persen. Sementara itu, audit BPK juga menyoroti persoalan pengelolaan paket pekerjaan, termasuk adanya PPK yang menangani puluhan paket.
Ironisnya, persoalan serupa kini kembali menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada tahun anggaran 2026 terdapat sejumlah PPK yang diduga memegang puluhan paket pekerjaan, khususnya di wilayah Kertapati SU I dan Jakabaring.
Salah satu PPK berinisial A disebut-sebut mengendalikan sejumlah paket pekerjaan di wilayah Seberang Ulu dan Kertapati. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik penjualan atau pengalihan paket pekerjaan kepada pihak kontraktor dengan nilai mencapai 25 persen.
Jika dugaan tersebut benar, tentu hal ini bukan persoalan sepele. Praktik semacam itu berpotensi merusak prinsip transparansi, persaingan sehat, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pertanyaannya, apakah mekanisme pengawasan di Dinas Perkim Kota Palembang benar-benar berjalan? Mengapa seorang PPK dapat menangani begitu banyak paket pekerjaan sekaligus? Apakah pembagian dan pelaksanaan paket sudah sesuai ketentuan, atau justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara?
GRANSI Siapkan Aksi, Desak Inspektorat Turun Tangan
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum DPP LSM GRANSI (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), Supriyadi, menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palembang.
GRANSI mendesak Inspektorat Kota Palembang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembagian paket, penunjukan PPK, proses pelaksanaan pekerjaan, hingga kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Selain itu, GRANSI juga meminta Wali Kota Palembang tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para PPK di lingkungan Dinas Perkim.
“Jangan sampai kita kembali menyaksikan tragedi hukum yang sama. Kasus sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran serius, bukan justru menjadi catatan yang dilupakan. Jika sekarang muncul lagi indikasi kejanggalan dalam pengelolaan puluhan paket pekerjaan, Inspektorat harus segera turun tangan. Jangan menunggu persoalan membesar baru dilakukan pemeriksaan,” tegas Supriyadi.
Menurut GRANSI, pengawasan tidak boleh hanya sebatas administrasi dan laporan di atas kertas. Pemeriksaan harus menyentuh proses pengadaan, aliran pelaksanaan pekerjaan, dugaan praktik jual beli paket, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.
Jangan Tunggu Ada Tersangka Baru Bertindak!
GRANSI menegaskan, langkah pencegahan jauh lebih penting daripada membiarkan persoalan berkembang hingga berujung pada proses hukum.
Wali Kota Palembang diminta segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan justru membuka jalan bagi terulangnya kasus korupsi di lingkungan Dinas Perkim.
Publik kini menunggu keberanian Inspektorat dan ketegasan Wali Kota Palembang untuk membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan benar-benar berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Sebab, uang yang dikelola melalui proyek pemerintah adalah uang rakyat. Bukan ruang untuk diperjualbelikan demi kepentingan segelintir orang.(Red)




