JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan tidak hormat Amir Makmun dari jabatannya sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI Provinsi Sumatera Selatan.(12/11/2026)
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP AKPERSI Nomor: 50/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026, yang ditetapkan di Jakarta pada 12 November 2026. SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Rino Trivono, S.Kom., S.H., C.R.I., C.LI., C.F.I., C.F.I.F., C.H.J. bersama Sekretaris Jenderal Budianto, C.B.L., C.LI., C.IL.
Pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi dan rapat internal jajaran pengurus DPP AKPERSI menyusul beredarnya sebuah video viral di media sosial yang melibatkan Amir Makmun. DPP AKPERSI menilai persoalan tersebut telah memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi mencederai kehormatan, kredibilitas, serta nama baik organisasi.
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Trivono, menyampaikan kecaman keras terhadap beredarnya tayangan tersebut. Ia menilai konten video yang beredar sangat tidak pantas dipertontonkan kepada publik dan tidak mencerminkan etika maupun moral seorang pengurus organisasi pers.
“Video yang beredar itu sangat tidak senonoh dan tidak layak dipertontonkan di publik. Saudara Amir Makmun sama sekali tidak mencerminkan etika dan akhlak yang baik. Coba dipikirkan, Amir Makmun itu kan punya istri dan keluarga, apa tidak malu melihat video yang beredar luas di dunia maya seperti itu? Oleh karena itu, dari hasil rapat, kami sepakat untuk langsung memecat yang bersangkutan dari kepengurusan DPD AKPERSI Sumatera Selatan,” tegas Rino, Sabtu (14/11).
Rino juga mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota AKPERSI agar tidak mengabaikan nilai-nilai etika, kekeluargaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi.
“AKPERSI ini menjunjung tinggi asas kekeluargaan, bukan bertindak semaunya saja,” ujarnya.
Dalam pertimbangan Surat Keputusan tersebut, DPP AKPERSI menegaskan bahwa tindakan yang bersangkutan dinilai tidak mencerminkan keteladanan, integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral yang seharusnya melekat pada seorang pengurus organisasi.
DPP AKPERSI juga menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) serta Kode Etik Organisasi.
“Demi menjaga kehormatan, kredibilitas, dan nama baik serta terus berjalannya roda organisasi, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia memecat dari keanggotaan dan SK kepengurusan DPD AKPERSI Provinsi Sumatera Selatan,” demikian petikan keputusan dalam surat tersebut.
Tidak hanya memberhentikan dari jabatan dan keanggotaan, DPP AKPERSI juga secara tegas melarang Amir Makmun menggunakan seluruh atribut organisasi maupun Kartu Tanda Anggota (KTA) AKPERSI.
Bahkan, DPP AKPERSI memberikan peringatan bahwa setiap tindakan yang masih menggunakan, mencatut, atau mengatasnamakan AKPERSI setelah keputusan pemberhentian tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah ini, sebagaimana ditegaskan dalam keputusan organisasi, merupakan bentuk komitmen DPP AKPERSI dalam menjaga kehormatan, marwah, dan kredibilitas organisasi agar tidak tercoreng oleh tindakan individu yang dinilai bertentangan dengan aturan serta etika organisasi.
Rilis DPP AKPERSI




