Mediatrapnews,Palembang, 12 Agustus 2025 – Polemik terkait keterbatasan daya tampung siswa baru di sejumlah sekolah negeri di Sumatera Selatan kembali mendapat sorotan. Kali ini, Aktivis Peduli Pendidikan Sumsel menyuarakan kritik keras terhadap sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan, khususnya Dinas Pendidikan, yang hingga kini dinilai belum mengakomodir aspirasi masyarakat mengenai penambahan daya tampung.
Dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, mereka menilai kebijakan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang tidak aspiratif dan tidak peduli terhadap kebutuhan pendidikan di lapangan.
“Kami menilai pemerintah bersikap tidak aspiratif karena mengabaikan suara masyarakat, tidak peduli karena mengesampingkan kebutuhan nyata dunia pendidikan, serta keliru dalam analisis kebijakan yang berpotensi merugikan peserta didik dan orang tua,” tegas Ali Pudi, Aktivis Peduli Pendidikan Sumsel.
Kritik Langkah Dinas Pendidikan
Ali Pudi menyoroti langkah Dinas Pendidikan Sumsel yang memilih melakukan pendataan sekolah swasta sebagai salah satu solusi. Menurutnya, langkah ini tidak tepat sasaran.
“Faktanya, sekolah swasta favorit setiap tahun selalu penuh. Sedangkan sekolah swasta yang tidak menjadi pilihan orang tua cenderung kekurangan murid karena faktor internal sekolah itu sendiri. Jadi masalahnya bukan semata akibat kebijakan pemerintah, melainkan terkait kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut,” jelasnya.
Aktivis tersebut menilai, jika pemerintah hanya berfokus pada pendataan sekolah swasta tanpa menambah daya tampung sekolah negeri, maka problem pendidikan di Sumsel akan tetap berulang setiap tahun ajaran baru.
Landasan Regulasi
Ali juga mengingatkan bahwa analisis kebutuhan pendidikan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Ia merujuk pada Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023, yang mengatur bahwa penentuan kebijakan pendidikan harus memperhatikan beberapa faktor penting, di antaranya:
- Tingkat partisipasi siswa di wilayah tertentu.
- Jumlah sekolah yang tersedia di sekitar wilayah tersebut.
- Jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa.
- Kemampuan ekonomi orang tua siswa.
“Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, seharusnya Pemprov Sumsel tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang tidak berbasis data dan tidak melibatkan aspirasi publik jelas tidak mencerminkan kepemimpinan yang layak,” kata Ali.
Desakan kepada Pemerintah
Lebih jauh, Ali mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar wacana atau solusi sementara. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.
“Kami menuntut adanya keberpihakan pemerintah dalam menambah kapasitas sekolah negeri. Jangan sampai orang tua dan siswa terus menjadi korban kebijakan yang tidak matang. Jika dibiarkan, dampaknya akan merugikan generasi muda Sumsel,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang dilayangkan Aktivis Peduli Pendidikan tersebut. (Red)
