Mediatrapnews.com,Ogan Komering Ilir – Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) secara resmi mengumumkan hasil musyawarah cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang berlangsung pada 18 April 2026 di Hotel Dinesti Resort. Pengumuman yang digelar di kantor DPP PKB Jakarta, 11 Juni 2026 pukul 14.00 WIB itu, justru memicu polemik di tingkat akar rumput.
Pasalnya, DPP PKB menetapkan Farid Hadi Sasongko sebagai Ketua DPC PKB OKI periode 2026-2031. Nama terakhir ini adalah keponakan dari pengurus sebelumnya, HM. Dja’far Shodiq, yang merupakan ikon dan arsitek kemenangan besar PKB di daerah tersebut.
Keputusan ini langsung menimbulkan gejolak. Bukan rahasia lagi di kalangan kader, HM. Dja’far Shodiq sukses mengukir sejarah dengan meraih 7 kursi legislatif bagi PKB di DPRD OKI pada pemilu legislatif terakhir. Prestasi ini menjadikan PKB sebagai kekuatan dominan di parlemen lokal.
“Kepemimpinan HM. Dja’far Shodiq mencatatkan sejarah. Kini, sang keponakan yang ambisius mengambil alih kekuasaan dengan menggulingkan pamannya sendiri,” ujar seorang kader yang enggan disebut namanya kepada wartawan.
Skenario Kudeta Berbalut Absurditas
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Muscab yang digelar 18 April 2026 di Hotel Dinesti Resort itu bukanlah ajang kompetisi sehat. Sejumlah sumber menyebutkan, proses tersebut sarat dengan intervensi dari pusat. Hasilnya, dari 8 kandidat yang bertarung, nama FHS-lah yang akhirnya muncul sebagai pemenang.
Dengan keputusan ini, posisi Sekretaris dijabat oleh Kenedi, sementara Bendahara dipegang oleh Erwin Ronel. Namun, publik OKI lebih menyoroti satu hal: HM. Dja’far Shodiq, sang paman, yang tidak hanya kehilangan kursi kepemimpinan, tetapi juga “disingkirkan” dari struktur.
Peta Politik Terancam
Hasil muscab ini disebut-sebut membuktikan adanya ambisi kekuasaan dari kubu keponakan. Farid Hadi Sasongko, yang juga ikut sebagai salah satu dari 8 kandidat dalam muscab, akhirnya muncul sebagai pemenang setelah putusan DPP keluar.
Akibat keputusan tersebut, sejumlah kader DPC PKB OKI menyatakan keinginan mundur dari kepengurusan. Mereka pesimistis kepengurusan baru mampu mempertahankan 7 kursi legislatif yang telah diraih susah payah di era HM. Dja’far Shodiq.
Bahkan, tak sedikit kader yang meramal PKB OKI ke depan akan kehilangan kursi pimpinan DPRD OKI. “Ikon partai sudah ditumbangkan. Jangan harap kami diam. Lebih baik mundur daripada jadi bagian dari kudeta keluarga,” kata kader lain.
Kursi Pimpinan DPRD OKI Terancam Lepas
Analis politik lokal menilai, keputusan DPP PKB ini bisa menjadi bumerang. Di saat stabilitas kepengurusan dibutuhkan untuk menghadapi pemilu berikutnya, konflik internal justru muncul akibat pergantian paksa yang dinilai tidak menghargai jasa figur sentral partai.
Hingga berita ini diturunkan, baik HM. Dja’far Shodiq maupun Farid Hadi Sasongko belum memberikan keterangan resmi. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa peta politik PKB OKI tengah berada di ujung tanduk. Tanpa rekonsiliasi serius, raihan 7 kursi diprediksi hanya tinggal kenangan.(Yadi)
