Mediatrapnews. Palembang. Pembubaran paksa aksi mimbar bebas yang digelar Front Perlawanan Rakyat (FPR) bersama Parlemen Jalanan di depan Gedung DPRD OKU, Senin (15/9/2025), terus menuai kecaman publik. Aksi yang menolak kenaikan tarif PDAM ini dibubarkan sekelompok orang diduga kuat merupakan centeng penguasa daerah.
Kenny dari eksponen ’98 sangat menyayangkan adanya pembubaran paksa aksi demonstrasi tersebut, dan mempertanyakan peran dan fungsi aparat keamanan dalam mengamankan aksi demo agar berjalan damai dan tertib.
“Kemana peran dan fungsi aparat kepolisian ,seharusnya ini tidak perlu terjadi” ujarnya saat dihubungi
awak media.
Kenny mengatakan sudah tidak jamannya dimana masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dibubarkan atau diintimidasi oleh premanisme , justru ini menunjukan kelemahan aparat kepolisian dalan penegakan hukum.
“Mereka kan hanya menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan tarif PDAM di kabupaten OKU, seharusnya Bupati dan DPRD OKU menerima aspirasi tersebut sebagai masukan untuk mengevaluasi kenaikan tarif PDAM tersebut” tegasnya.
Kenny juga mendesak agar Kapolda Sumsel dapat mengevaluasi kinerja Polres OKU dan mendesak agar para pelaku premanisme tersebut dibawah keranah hukum termasuk aktor intelektual yang menggerakkanya. (Red)
