Daerah Hukum Ogan komering ilir

Revisi UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 Dikritik,Yadi Hendri Supriyadi: “Monopoli Kewenangan, Demokrasi Hukum Terancam!”

Mediatrapnews, Ogan Komering Ilir – Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terus menuai kontroversi. Yadi Hendri Supriyadi, S.H., dari Kantor Hukum Firma Kajang Solution kabupaten OKI,menilai revisi ini berbahaya karena membuka peluang bagi Kejaksaan untuk bertindak tanpa kontrol yang jelas, mengancam prinsip keadilan, dan berpotensi menjadi alat kepentingan tertentu. “Asas dominus litis dalam revisi […]

Daerah Hukum Palembang

Bank Sumsel Babel diduga secara sistematis ambil asset Debitur, K MAKI : OJK harus bertindak

Mediatrapnews, Palembang – Perkara kridit macet dengan alasan mis manajemen debitur baru pertama kali terjadi di dunia perbankan bukan karena debitur tak sanggup bayar bunga dan angsuran kridit. PT Karya Makmur Armada mendapat 6 pasilitas kridit modal kerja pada tahun 2002 sampai 2003 dengan pagu kridit Rp. 20 milyar dari Bank Sumsel Babel dan hanya Rp. […]

Daerah Hukum Palembang

Perkara RUPSLB dan Yayasan Batanghari Sembilan ujian berat Kejati Sumsel, belum sentuh pelaku utama

Mediatrapnews, Palembang – Perkara RUPSLB Bank Sumsel Babel dan Perkara penjualan asset Yayasan Batanghari Sembilan sangat menyita perhatian publik karena ada dugaan kuat keterlibatan Kepala Daerah terpilih pilkada serentak 2024 lalu. Dokumen akta notaris RUPSLB Bank Sumsel Babel yang isinya diduga di palsukan oleh Kepala Daerah terpilih dan telah menetapkan 3 orang tersangka sangat alot […]

Banyuasin Daerah Hukum

Ada Apa? 2 Instansi Pemkab Banyuasin diperiksa Kejati Sumsel dan Kejari Banyuasin

Mediatrapnews, Banyuasin – Kurang lebih 40 anggota Kejati Sumsel gabungan Kejari Banyuasin periksa 2 instansi di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Jum’at, 07/02/2025. Untuk Instansi yang di periksa di antara nya instansi ULP dan Dinas PUTR, dalam pemeriksaan ini belum ada tanda penemuan berkas yang menjanggal dikarenakan hingga pukul 16.00 wib pemeriksaan belum selesai. Dari pantauan Media […]

Daerah Hukum Palembang

Aneh kalau perkara pemalsuan dokumen bank Sumsel Babel tak P.21, K MAKI : bukti sangat jelas

Mediatrapnews, Palembang – Perkara pemalsuan dokumen Bank Sumsel Babel menghentak dunia perbankan nasional karena pelaku sedemikian berani melakukan perbuatan melawan hukum yang di kategorikan luar biasa. “RUPSLB merupakan organ penting dunia perbankan karena menyangkut RKAP, legalitas kridit, legalitas pengurus Bank dan kinerja keuangan”, ungkap Deputy K MAKI Feri kurniawan. “Dunia perbankan bukan seperti perusahaan keluarga […]

Daerah Hukum Palembang

Mungkinkah P.19 perkara dokumen palsu Bank Sumsel Babel P.21 di bulan Pebruari, K MAKI : sangat di mungkin

Mediatrapnews, Palembang –Perpanjangan SPDP perkara dugaan pemalsuan dokumen akta notaris bank Sumsel Babel buktikan keseriusan Kejati Sumsel tangani perkara yang menghebohkan dunia perbankan nasional ini. Kalau memang perkara ini akan di hentikan tentunya perpanjangan SPDP tidak di mintakan oleh Kejati Sumsel ke Bareskrim Polri dan P.19 dinyatakan kadaluarsa atau P.19 mati. Tidak bisa di pungkiri […]

Daerah Hukum Nasional

Mantan Bupati Lahat Tiga Kali Mangkir, KPKN Desak Komisi Yudisial Awasi Persidangan

Mediatrapnews, Jakarta – Kasus dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Andalas Bara Sejahtera (ABS) di Sumatera Selatan terus menjadi sorotan. Perkara ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta mengkhianati kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Ironisnya, proses hukum yang seharusnya berjalan tegas dan […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Untuk Sumsel yang lebih baik sebaiknya Arief buka suara, K MAKI : siapa yg membayar Rp. 7 milyar

Mediatrapnews,palembang — Polemik gugatan Vila Gandus akan merubah tatanan pemerintahan Sumatera Selatan bila terungkap siapa yang membayar Rp. 7 milyar pembangunan Vila Gandus karena berpotensi Gratifikasi yang terbukti. Aneh kalau tergugat membiarkan sisa pembayaran Rp. 4,7 milyar tak terbayar karena akan membuka wacana dugaan gratifikasi oleh belasan SKPD Pemprov Sumsel ke Mantan Gubernur Sumsel. Publik […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Legislator Sumsel nyatakan Rasulullah manusia biasa yang tidak luput salah dan dosa, K MAKI : lukai hati umat Muslim

Mediatrapnews,palembang — Pernyataan legislator asal dapil Sumsel Irma Chaniago yang menyamakan para Nabi dan Rasulullah sama saja dengan pimpinan negara di NKRI sangat melukai hati umat Muslim. “Pernyataan yang sangat tidak pantas dan merendah derajat Rasulullah wajib di proses hukum terkait dugaan penistaan agama”, papar Deputy K MAKI Feri Kurniawan. “Apalagi Irma Chaniago di beri […]

Hukum Ogan komering ilir

Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Soroti Mobnas Milik Pemda OKI Belum Dikembalikan, Ada Apa ?

Mediatrapnews, Ogan Komering Ilir – Sejumlah mobil dinas Pemkab Ogan Komering Ilir dan DPRD Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan banyak yang belum dikembalikan hingga sekarang. Mobil tersebut diduga masih digunakan oleh para anggota DPRD sebelumnya, Tim Sukses, Partai politik, padahal, mereka tak lagi menjabat sebagai wakil rakyat. Sebelumnya, pihak Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Supeno akan […]