Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Apa mungkin Yuherman bertindak sendiri dalam perkara pencaplokan tanah milik Yayasan batanghari Sembilan

Mediatrapnews,palembang — Penetapan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi penjualan asset negara tanah asrama putri YBS Mayor Ruslan menyisakan banyak pertanyaan masyarakat, “apa mungkin bertindak sendiri”. Proses permohonan sertifikat di mulai dari pendaftaran, pengukuran, peralihan hak sampai dengan bagian sengketa tanah harus di lewati sebelum terbit SK sertifikat Kakan BPN yang dicatatkan di Pusdatin Kementerian […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Sampai kapan perkara pemalsuan dokumen Bank Sumsel Babel menggantung di Kejati Sumsel, K MAKI : lebih dari 2 alat bukti

Mediatrapnews,palembang — Perkara pemalsuan dokumen perbankan merupakan Kejahatan transaksional, lex specialis, kejahatan terstruktur dan penipuan keuangan dengan modus memalsukan isi dokumen untuk keuntungan bisnis dan money laundering. Kejahatan besar perbankan ini hanya dilakukan oleh orang yang sangat ahli di bidangnya dan dilakukan secara bersama – sama secara terstruktur, sistematis dan terencana didukung oleh oknum institusi […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Untuk Sumsel yang lebih baik sebaiknya Arief buka suara, K MAKI : siapa yg membayar Rp. 7 milyar

Mediatrapnews,palembang — Polemik gugatan Vila Gandus akan merubah tatanan pemerintahan Sumatera Selatan bila terungkap siapa yang membayar Rp. 7 milyar pembangunan Vila Gandus karena berpotensi Gratifikasi yang terbukti. Aneh kalau tergugat membiarkan sisa pembayaran Rp. 4,7 milyar tak terbayar karena akan membuka wacana dugaan gratifikasi oleh belasan SKPD Pemprov Sumsel ke Mantan Gubernur Sumsel. Publik […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Legislator Sumsel nyatakan Rasulullah manusia biasa yang tidak luput salah dan dosa, K MAKI : lukai hati umat Muslim

Mediatrapnews,palembang — Pernyataan legislator asal dapil Sumsel Irma Chaniago yang menyamakan para Nabi dan Rasulullah sama saja dengan pimpinan negara di NKRI sangat melukai hati umat Muslim. “Pernyataan yang sangat tidak pantas dan merendah derajat Rasulullah wajib di proses hukum terkait dugaan penistaan agama”, papar Deputy K MAKI Feri Kurniawan. “Apalagi Irma Chaniago di beri […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

2 periode jabatan Walikota dan 2 PJ Walikota Palembang tak mampu benahi SP2J, K MAKI : butuh Manager kelas Dunia

Mediatrapnews,palembang — Vonis terdakwa korupsi Jargas SP2J BUMD Kota Palembang nyatakaan 3 terdakwa terbukti bersalah melakukan rasuah, namun apakah polemik SP2J usai ???. “Korupsi Jargas SP2J hanya bagian kecil dari masalah yang menumpuk dan tak terselesaikan atau ibarat cucian kotor yang berbau apek”, papar Deputy K MAKI Feri Kurniawan. “2 periode Jabatan Walikota Harnojoyo Joyo […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Gugatan Arief harusnya di cermati oleh APH karena beraroma tindak pidana korupsi

Mediatrapnews,palembang — Gugatan Arifia Hamdani terkait pembangunan Vila Gandus senilai Rp. 11 milyar membuka wacana adanya potensi korupsi yang di lakukan oleh OPD Pemprov Sumsel karena patut diduga membayar proyek Vila Gandus senilai Rp. 7 milyar. Institusi APH Sumsel sebaiknya bertindak cepat bila ada laporan pengaduan atau fakta sidang perdata yang mengindikasikan pembayaran Vila Gandus […]

Daerah K maki Nasional Palembang

Perkara gugatan perdata Vila Gandus mungkin akan membuka luka lama, “Fee proyek dan gratifikasi 5 tahun berlalu”

Mediatrapnews,palembang — Perkara perdata gugatan terhadap Herman Deru ini oleh penggugat Arifia Hamdani sepertinya akan membuka tabir siapa yang membayar Rp. 7 milyar untuk pembangunan Vila Gandus milik mantan Gubernur Sumsel. Pada tahun 2018 Arifia Hamdan dipanggil mantan Gubernur Sumsel HD untuk mengerjakan Vila miliknya di lahan seluas 16 hektar di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Perpanjangan masa SPDP perkara RUPSLB Bank Sumsel Babel menjadi pertanyaan masyarakat, K MAKI : harusnya P.21

Mediatrapnews,palembang — Pengembalian SPDP dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik karena telah melewati tenggak waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum berkonsekuensi penghentian penyidikan atau SP.3. Salah satu modus mafia kasus adalah menjadikan P.19 mati dan SPDP kadaluarsa sehingga perkara di paksa untuk berhenti di […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang

Tanpa APHT Bank Sumsel Babel diduga tahan sertifikat nasabah, K MAKI : dapat dikenakan pasal penggelapan

Mediatrapnews,palembang — APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah dokumen hukum yang diterbitkan untuk memberikan hak tanggungan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. PT Karya Makmur Armada di janjikan tambahan pasilitas kridit revolving untuk penambahan modal usaha setelah pemberian pasilitas kridit modal kerja tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Berawal dari pasilitas kridit kepada PT […]

Daerah Jakarta K maki Nasional

Maling dana CSR BI mudah di ungkap PPATK dan melalui audit tertentu, K MAKI : ibarat membalik telapak tangan

Mediatrapnews,jakarta — Pengungkapan dugaan korupsi maling dana CSR BI tidak terlalu sulit bila KPK serius tangani perkara ini dengan meminta bantuan PPATK dan melakukan audit tertentu terkait pertanggung jawaban Yayasan penerima dana CSR Bank Indonesia. “Periksa aliran dana BI ke penerima CSR dan periksa aliran dana yayasan penerima ke fihak lain itu metode cepat mengungkap […]