Mediatrapnews,PALEMBANG – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Selatan yang dimotori oleh LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GRANSI) dalam waktu dekat akan menggelar aksi massa di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Selatan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pengadaan bahan makanan dan minuman bagi warga binaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Koordinator Aksi, Supriyadi, Ketua LSM GRANSI, mengatakan pihaknya menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk kebutuhan makan dan minum warga binaan, sehingga harus dipastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang maksimal.(4/6/2026)
“Kami akan turun menyampaikan aspirasi secara terbuka. Anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat dan nilainya sangat besar. Karena itu harus ada transparansi dan pengawasan agar kualitas makanan yang diterima warga binaan benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan,” ujar Supriyadi.
Sementara itu, Supeno, Ketua LSM lapisan pemantau situasi Indonesia (LAPSI) Sumsel yang ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan, mengatakan aksi tersebut akan melibatkan berbagai elemen LSM di Sumatera Selatan yang memiliki kepedulian terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengadaan bahan makanan warga binaan telah berjalan sesuai aturan, termasuk terkait kualitas makanan, distribusi bahan pangan, dan mekanisme pengawasannya.
“Kami menginginkan adanya keterbukaan kepada publik. Jika anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan miliar rupiah, maka kualitas pelayanan yang diterima warga binaan juga harus menjadi perhatian. Karena itu kami meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Supeno.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah paket pengadaan bahan makanan warga binaan di Sumatera Selatan memiliki nilai kontrak yang cukup besar, di antaranya Lapas Kelas IIA Banyuasin senilai Rp9,1 miliar, Lapas Kelas IIB Sekayu Rp8,3 miliar, serta pengadaan untuk Lapas Kelas I Palembang yang nilainya mencapai lebih dari Rp14,3 miliar dan Rp13,5 miliar. Total keseluruhan anggaran tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Dalam aksi nanti, massa akan meminta Kanwil Pemasyarakatan Sumatera Selatan melakukan evaluasi dan pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pengadaan bahan makanan warga binaan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Supriyadi menegaskan bahwa aksi yang akan digelar merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai anggaran besar menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu kami akan menyampaikan aspirasi ini secara terbuka melalui aksi massa yang akan digelar dalam waktu dekat,” tegas Supriyadi.
Aksi tersebut direncanakan akan diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat dan LSM dari berbagai daerah di Sumatera Selatan dengan harapan adanya perhatian serius dari pihak terkait terhadap pengelolaan anggaran kebutuhan warga binaan di lingkungan pemasyarakatan.(Red)
