Mediatrapnews, Palembang– Gelombang kritik terhadap Gubernur Sumatera Selatan terus menguat. Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aktivis, LSM, dan Ormas Sumsel mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin, 14 Juli 2025. Aksi ini akan dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Sumsel mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai. (11/07/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap *Ali Pudi*, aktivis 98 yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Para peserta menilai, saat ini ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di Sumsel tengah mengalami kemunduran.
“Kami tidak ingin Gubernur menjadi penguasa yang anti kritik. Aktivis dan masyarakat sipil harus dilibatkan, bukan disingkirkan,” ujar Ramogers, salah satu peserta aksi dari JA98.
*Enam Tuntutan Koalisi:*
1. Mendesak Gubernur Sumsel agar bersikap bijak dan terbuka terhadap kritik, terutama terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
2. Meminta Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
3. Mengingatkan agar perbedaan pandangan antar aktivis tidak dimanfaatkan untuk adu domba atau memperlemah gerakan rakyat.
4. Menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pemikiran kritis dan idealisme gerakan sipil.
5. Menuntut agar Gubernur menghentikan upaya memecah belah kekuatan sipil dan membiarkan demokrasi tumbuh sehat di Sumsel.
6. Memberikan dukungan penuh kepada perjuangan Ali Pudi yang dianggap mewakili suara nurani rakyat Sumsel.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti lebih dari 1.000 orang dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh-tokoh LSM, aktivis mahasiswa, hingga masyarakat umum. Lebih dari 50 organisasi telah menyatakan dukungan, termasuk JA98, SCW, SIRA, JAKOR, GERBEK, FRABAM, GPA, KIMS, PETANESIA Sumsel, dan lainnya.
*Kritik Ali Pudi: Ilmiah dan Terbuka*
Dalam pernyataan resminya, Ali Pudi menegaskan bahwa kritiknya terhadap Gubernur Sumsel adalah bentuk kepedulian, bukan serangan personal. Ia mengaku heran atas reaksi berlebihan dari salah satu LSM yang menanggapi kritiknya seolah sebuah pencemaran nama baik.
“Saya mengkritisi kebijakan Gubernur Sumatera Selatan HD adalah bentuk kepedulian saya terhadap Sumsel yang lebih baik lagi. Bila ada yang menanggapi itu sebagai kegaduhan atau pencemaran nama baik, bahkan perbuatan yang tidak menyenangkan oleh salah satu LSM di Sumsel, maka saya pertanyakan dasarnya,” ujar Ali Pudi.
Ia juga menilai, kebijakan berobat cukup dengan e-KTP yang digembar-gemborkan Pemprov hanyalah kamuflase, sementara kekacauan dalam sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK justru tidak mendapat perhatian dari Gubernur.
“Saya mengkritisi secara ilmiah dan berdasarkan intelektualitas. Itu bisa saya pertanggung jawaban. Kebijakan soal berobat pakai e-KTP hanya pencitraan. Sementara carut marut Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK tidak ditanggapi serius. Seharusnya Gubernur merespons dan mengakomodir aspirasi para aktivis, bukan malah diam,” tegas Ali Pudi.
*Menanti Respons Pemprov*
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Sumsel maupun Sekretaris Daerah. Koalisi menegaskan bahwa aksi akan tetap berlangsung secara damai, namun menjadi peringatan awal agar pemerintah tidak mengabaikan suara rakyat dan tidak memusuhi kritik.
Koalisi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut mengambil bagian dalam gerakan ini sebagai bentuk bela negara dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial.
“Aksi ini bentuk cinta kami pada Sumsel. Demokrasi harus dijaga bersama. Aktivis bukan musuh negara, tapi mitra dalam mengawal arah pembangunan,” tegas Ramogers. (Red)
