Banyuasin, Mediatrapnews – Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Polres Banyuasin memperkuat komitmen dalam menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui partisipasi pada Rapat Koordinasi Pengawasan Distribusi BBM se-Provinsi Sumatera Selatan yang digelar secara virtual dari Aula Command Center Polres Banyuasin, Selasa (21/7).
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., dan diikuti jajaran Polres serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Banyuasin hadir Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Alpian Soleh, M.M., Asisten III Bidang Administrasi Umum Ir. Zakirin, S.E., M.M., CGCAE., Camat Banyuasin III Santo, S.Sos., M.Si., Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Arafat Barkowi, S.T., M.Si., serta perwakilan perangkat daerah dan Forkopimda.
Mengusung tema “Pengawasan Pendistribusian dan Penjualan Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Sumatera Selatan”, rapat ini menjadi wadah memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin distribusi BBM berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Rony Samtana menegaskan bahwa distribusi BBM merupakan sektor strategis yang harus mendapat pengawasan maksimal. Menurutnya, kondisi geopolitik global saat ini dapat memengaruhi stabilitas pasokan energi, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Distribusi BBM merupakan salah satu perhatian utama pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi memastikan pasokan BBM tetap aman, lancar, dan diterima masyarakat sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina Patra Niaga, dan berbagai instansi terkait untuk mengawal proses distribusi secara menyeluruh.
Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian bersama, seperti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, terutama untuk BBM jenis solar, keterbatasan stok di beberapa wilayah, hingga dugaan praktik penyimpangan distribusi berupa pengoplosan BBM sebelum sampai ke SPBU.
Sebagai langkah antisipasi, Wakapolda Sumatera Selatan meminta seluruh jajaran Polres meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi BBM, termasuk melakukan pendataan kendaraan tangki pengangkut BBM yang keluar masuk SPBU di wilayah masing-masing.
“Saya meminta seluruh jajaran Polres memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk mendata setiap mobil tangki yang memasok ke SPBU. Langkah ini penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai prosedur dan mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kepolisian, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal distribusi BBM agar tetap aman, lancar, dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi, mendukung aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
