Mediatrapnews, Palembang – Ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batubara.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat bersama para pemegang IUP dan Kepala BBPJN Sumsel di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (9/2/2026). Rapat juga dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang.
Gubernur menyampaikan bahwa kerusakan jembatan akibat kendaraan ODOL merupakan bukti lemahnya kepatuhan terhadap aturan. Ia menyebut penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang harus segera dihentikan.
“Ini bukan sekadar soal teknis. Ini soal keselamatan masyarakat dan tanggung jawab moral,” ujar Herman Deru.
Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun Pemprov Sumsel menghabiskan hampir setengah triliun rupiah untuk pemeliharaan jalan yang rusak akibat beban berlebih. Kondisi ini dinilai tidak adil bagi masyarakat pembayar pajak.
Sementara itu, Wakil Gubernur H. Cik Ujang turut memberikan teguran keras atas lambannya pengumpulan dana perbaikan Jembatan Muara Lawai. Dari kebutuhan lebih dari Rp20 miliar, dana yang terkumpul baru sekitar Rp5 miliar dalam enam bulan.
“Sudah enam bulan, tapi baru Rp5 miliar. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegas Cik Ujang.
Ia meminta Asosiasi Pengusaha Batubara segera mendata seluruh perusahaan yang melintasi jalan negara, agar pembiayaan perbaikan jembatan menjadi tanggung jawab kolektif.
Langkah ini dinilai penting agar tidak hanya segelintir perusahaan yang menanggung beban, sementara pengguna lainnya lepas dari tanggung jawab.
Gubernur dan Wakil Gubernur sepakat bahwa pembangunan jalan hauling menjadi solusi permanen untuk mencegah kerusakan infrastruktur berulang.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan permasalahan angkutan batubara di jalan umum dapat segera terselesaikan secara tuntas.
