Daerah Hukum Palembang

Sidang gugatan yang diajukan Arifia Hamdani terhadap tergugat (HD) terkait sisa pembayaran proyek pembangunan Villa Gandus kembali bergulir

Mediatrapnews, Palembang – Sidang gugatan yang diajukan Arifia Hamdani terhadap tergugat (HD) terkait sisa pembayaran proyek pembangunan Villa Gandus kembali bergulir di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (12/2/2025). Sidang yang dipimpin oleh Hakim Eduward, S.H., menghadirkan tiga saksi dari pihak tergugat, yakni Ahmad Khadafi, Susilo Sudarman, dan Dedi Irawan. Meski dihadirkan oleh tergugat, kesaksian para saksi […]

Daerah Hukum Palembang

Pusdatin bisa ungkap jejak digital data YBS yang di rubah oleh oknum di BPN kota palembang, K MAKI : Novum pembuka SP.3 perkara YBS

Mediatrapnews, Palembang – Penetapan Yuherman mantan Kasi Pemetaan BPN Kota Palembang menjadi pertanyaan besar “sehebat itukah Yuherman hingga bisa merubah data base Kementerian ATR”. Pusdatin Kementerian ATR merupakan pusat data dan informasi resmi status tanah se Indonesia sehingga perubahan status tanah akan terlihat jelas dalam jejak digital data tanah berupa peta bidang tanah yang di balik […]

Daerah Hukum Palembang

Sedemikian lihainya Y tersangka penjualan asset YBS kelabui server BPN Kota Palembang, K MAKI : apa mungkin bertindak sendiri

Mediatrapnews, Palembangan – Penetapan Y kasi Pemetaan BPN Kota Palembang selaku pelaku tunggal dugaan pemalsuan dokumen pemetaan dan dokumen tanah Yayasan Batanghari Sembilan menjadi pertanyaan publik, “apa memang hebat nian”. “Yuherman sebagai terduga pelaku tunggal pemalsuan dokumen pemetaan dan dokumen tanah Yayasan Batanghari Sembilan bisa di katakan Hacker tingkat dewa”, ucap Deputy K MAKI Feri Kurniawan. […]

Daerah Hukum Palembang

Peran A pembeli tanah Yayasan Batanghari Sembilan belum di ungkap, K MAKI : tak tersentuh

Mediatrapnews, Palembang – A yang diduga merupakan pembeli tanah Yayasan Batanghari Sembilan yang berhubungan dengan UG dan HT selaku kuasa jual hingga saat ini terkesan tak tersentuh. Sebelum perkara penjualan asset tanah asrama putri di sidik Kejati Sumsel dan menetapkan 3 tersangka, penjualan tanah YBS ini di proses di Polda Sumsel namun perkara ini di SP.3. […]

Daerah Hukum Palembang

Pengungkapan dugaan penjualan asset Yayasan Batanghari Sembilan terkesan belum tuntas

Mediatrapnews, Palembang –Pengungkapan dugaan penjualan asset tanah asrama putri Yayasan Batanghari Sembilan terkesan belum tuntas ke akar masalah. Apakah Y tersangka dari BPN kota Palembang bisa bertindak sendiri dengan memanipulasi peta bidang dan dokumen lain yang berbeda dengan base data di BPN kota Palembang. Apakah sedemikian lemahnya pungsi pengawasan di BPN Kota Palembang sehingga data […]

Banyuasin Daerah Hukum

KEJATI JANGAN MAIN MAIN SEGERA TETAPKAN TERSANGKA MANTAN KADIS PUPR BANYUASIN

Mediatrapnews, Banyuasin – Menanggapi pengeledahan dinas PUBMTR Banyuasin dan kantor SEKDA Banyuasin Beberapa waktu lalu LSM GRANSI Akan Gelar aksi DAMAI Seperti di tangkap kan oleh ketua umum LSM GRANSI kepada wartawan di rumah makan bintang kejora Palembang.(10/2/2025) menurut Supriyadi langkah nyata kejaksaan tinggi Sumatera selatan dalam pemberantasan korupsi dengan menggeledah kantor dinas terkait di […]

Daerah Hukum Palembang

Masyarakat menunggu keberanian Kejati Sumsel P.21 perkara BSB dan tersangkakan Mantan Kakan BPN Kota Palembang

Mediatrapnews, Palembangan – Perkara kriminal berat yang menjadi topik perbincangan khalayak ramai di setiap sudut Kota dan kampung serta dusun adalah perkara Bank Sumsel Babel dan penjualan asset tanah Asrama putri Yayasan Batanghari Sembilan. Kedua perkara ini menjadi hangat dan trending topik Sumsel serta di bahas secara nasional karena terduga pelaku adalah calon Kepala Daerah terpilih […]

Daerah Hukum Palembang

KPK belum laksanakan putusan KPK terkait perkara PT SMS, K MAKI : tidak taat hukum

Mediatrapnews, Palembang – Vonis perkara korupsi kerjasama angkutan PT SMS dan PT KAI dengan terdakwa Sarimuda incrach dan salah satu vonisnya KPK harus ganti rugi Sarimuda Rp. 6,9 milyar. Namun KPK sampai saat ini belum juga melaksanakan vonis PN Palembang mengganti rugi Sarimuda Rp. 6,9 milyar dengan alasan belum ada duitnya. “Sarimuda akan bebas bersyarat […]

Daerah Hukum Palembang

Mantan Gubernur Sumsel baiknya bayar tagihan Arief Rp. 4,7 milyar sebelum mencuat dugaan gratifikasi, Bony : SKPD terancam korupsi

Mediatrapnews, Palembang – Gugatan Arifia Hamdani kepada mantan Gubernur Sumsel menjadi sorotan pegiat anti korupsi nasional karena ada dugaan gratifikasi oleh SKPD ke Kepala Daerah. Isue yang beredar kencang dan akan terbuka lebar saat sidang gugatan adalah siapa yang membayar Rp. 7 milyar tahap awal pembangunan Vila Gandus apakah benar dugaan di bayar SKPD Pemprov […]

Daerah Hukum Ogan komering ilir

Revisi UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 Dikritik,Yadi Hendri Supriyadi: “Monopoli Kewenangan, Demokrasi Hukum Terancam!”

Mediatrapnews, Ogan Komering Ilir – Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terus menuai kontroversi. Yadi Hendri Supriyadi, S.H., dari Kantor Hukum Firma Kajang Solution kabupaten OKI,menilai revisi ini berbahaya karena membuka peluang bagi Kejaksaan untuk bertindak tanpa kontrol yang jelas, mengancam prinsip keadilan, dan berpotensi menjadi alat kepentingan tertentu. “Asas dominus litis dalam revisi […]