MediaTrapNews, Batang Hari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Menggelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari Tahun 2025-2045 Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari. Rabu (04/06/2025)
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari dipimpin langsung oleh Rahmat Asrofi Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar. SP yang mewakili Bupati Batang Hari dalam penyampaian Nota Pengantar Ranperda, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan para undangan lainnya
Wakil Bupati Batang Hari dengan atas nama Bupati Batang Hari membacakan Nota Pengantar bahwa revisi RTRW ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi terbaru seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya
Wakil Bupati Batang Hari mengatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mempunyai peran penting dalam pembangunan wilayah yang juga merupakan instrumen dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Batang Hari dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. Sebut Wabup
Wakil Bupati Batang Hari juga menyampaikan bahwa kebijakan penataan Tata Ruang kedepan mencakup penguatan kawasan budidaya, pemanfaatan sistem permukiman, pembangunan infrastruktur, penguatan kawasan lindung serta peningkatan iklim investasi
Revisi RTRW ini juga memperhatikan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata hingga transportasi dan pertanahan
Bupati Batang Hari melalui Wakil Bupati Batang Hari juga menyampaikan aspirasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Batang Hari atas kerja samanya yang telah terjalin, Bupati melalui Wakil Bupati Batang Hari berharap agar Ranperda RTRW ini dapat segera dibahas dan disahkan tepat waktu untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Tutup Wabup
