Mediatrapnews, Batang Hari – DPRD Kabupaten Batang Hari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Untuk Melakukan Percepatan Permasalahan Peraturan APBDes. (6/04/2026)
Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Rahmat Asrofi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari akan mendorong untuk melakukan percepatan peraturan desa APBDes tahun 2026
Hal ini dilakukan karena berawal dari permasalahan banyaknya tunda bayar gaji perangkat desa yang disebabkan tidak tersalurnya anggaran penghasilan tetap (Siltap) sehingga perangkat desa tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja
Hasil kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perangkat desa/PPDI, Kades dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah selesai diuraikan dan setelah selesai verifikasi BPK tahun 2026 tunda bayar gaji tahun 2025 baru dibayarkan sesuai rekomendasi dari hasil audit BPK
Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Rahmat Asrofi mengatakan permasalahan gaji perangkat desa sudah selesai dan Bakeuda sudah dipanggil Komisi II.
