Mediatrapnews,PALEMBANG, — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP LSM GRANSI) semakin serius mengawal dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.(9/11/2026)
Setelah menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Palembang pada 5 November 2026, GRANSI kini mengambil langkah lebih lanjut dengan secara resmi melaporkan sejumlah paket kegiatan di tiga kecamatan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

Hari ini, Ketua Umum DPP LSM GRANSI, Supriyadi, menyampaikan tiga laporan informasi kepada Kepala Kejati Sumsel melalui Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumsel.
Ketiga laporan tersebut masing-masing bernomor 159/9/11/2026, 160/9/11/2026, dan 161/9/11/2026. Isinya menyoroti 15 paket kegiatan pembangunan, pemeliharaan gedung, pengadaan barang dan jasa, serta belanja jasa tenaga kerja di Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu Dua, dan Kecamatan Kertapati.
Total nilai paket kegiatan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp5,17 miliar.
GRANSI mendesak Kejati Sumsel segera melakukan penelaahan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh paket kegiatan tersebut. Lembaga ini meminta aparat penegak hukum menelusuri secara serius kemungkinan adanya dugaan penggelembungan harga atau mark-up, dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, hingga potensi kerugian keuangan negara.
GRANSI menegaskan, laporan tersebut bukan sekadar penyampaian informasi administratif, melainkan bentuk keseriusan masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara.
USAI DEMO 5 NOVEMBER, GRANSI TINGKATKAN LANGKAH KE APARAT PENEGAK HUKUM
Sebelum membawa persoalan ini ke Kejati Sumsel, GRANSI telah lebih dahulu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Palembang pada 5 November 2026.
Dalam aksi tersebut, GRANSI mendesak Wali Kota Palembang melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap camat terkait apabila ditemukan dasar pelanggaran. GRANSI juga meminta Inspektorat Kota Palembang segera melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap paket-paket kegiatan yang menjadi sorotan.
Namun, GRANSI tidak ingin persoalan tersebut hanya berhenti pada aksi demonstrasi maupun pemeriksaan internal yang bersifat administratif.
Karena itu, langkah pelaporan kepada Kejati Sumsel ditempuh agar dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Ketua Umum DPP LSM GRANSI, Supriyadi, menegaskan bahwa pihaknya serius mengawal persoalan tersebut sampai mendapatkan kejelasan.
“Pada 5 November 2026 kami sudah turun melakukan aksi di Kantor Wali Kota Palembang. Kami meminta Wali Kota melakukan evaluasi terhadap camat terkait dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hari ini kami membawa persoalan tersebut ke Kejati Sumsel melalui tiga laporan informasi. Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi polemik tanpa ada tindak lanjut yang jelas,” tegas Supriyadi.
TIGA KECAMATAN, 15 PAKET KEGIATAN, ANGGARAN Rp5,17 MILIAR
Dalam laporan pertama, GRANSI menyoroti enam paket kegiatan di Kecamatan Jakabaring, yaitu:
- Pembangunan Gedung Kantor Lurah Delapan Ulu senilai Rp1,3 miliar.
- Pengawasan konstruksi Gedung Kantor Lurah Delapan Ulu senilai Rp80 juta.
- Pembuatan backdrop ruangan camat senilai Rp81,7 juta.
- Belanja jasa tenaga keamanan senilai Rp374,4 juta.
- Belanja jasa tenaga sopir senilai Rp46,8 juta.
- Belanja jasa tenaga kebersihan senilai Rp421,2 juta.
Total nilai kegiatan yang disoroti di Kecamatan Jakabaring mencapai sekitar Rp2,304 miliar.
Dalam laporan kedua, GRANSI menyoroti empat paket kegiatan di Kecamatan Seberang Ulu Dua, meliputi:
- Rehabilitasi gedung kantor eks Gedung Baznas di Tangga Takat senilai Rp100 juta.
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, termasuk Kantor Lurah 14 Ulu, senilai Rp29 juta.
- Belanja sewa bangunan gedung kantor untuk Kantor Lurah Tangga Takat senilai Rp50 juta.
- Jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung Kantor Lurah Tangga Takat senilai Rp91,5 juta.
Total nilai paket kegiatan tersebut mencapai Rp270,5 juta.
Sementara itu, laporan ketiga menyoroti lima paket kegiatan di Kecamatan Kertapati, yaitu:
- Lanjutan pembangunan Kantor Lurah Karya Jaya senilai Rp1 miliar.
- Lanjutan pembangunan Kantor Lurah Kemasrindo senilai Rp1 miliar.
- Belanja modal interior ruang pelayanan Kantor Lurah Ogan Baru senilai Rp100 juta.
- Penataan conblock Kantor Camat Kertapati senilai Rp400 juta.
- Pengawasan pembangunan balai, toilet, ruang Kasi Pemerintahan dan PMK senilai Rp100 juta.
Total nilai kegiatan di Kecamatan Kertapati mencapai Rp2,6 miliar.
Dengan demikian, terdapat 15 paket kegiatan di tiga kecamatan dengan nilai keseluruhan berdasarkan rincian anggaran sekitar Rp5,17 miliar.
DESAK KEJATI TELUSURI DUGAAN MARK-UP DAN PERIKSA SEMUA PIHAK TERKAIT
GRANSI meminta Kejati Sumsel tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan RAB dan HPS, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengawasan pekerjaan, hingga pencairan dan pertanggungjawaban keuangan.
Supriyadi secara tegas meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan paket kegiatan tersebut.
Pihak-pihak yang diminta untuk ditelusuri dan diperiksa sesuai kewenangan serta keterlibatannya antara lain:
- Camat dan pejabat terkait di tiga kecamatan.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Pejabat pengadaan dan Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia.
- Perusahaan atau penyedia barang dan jasa.
- Konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Pihak penyusun RAB dan HPS.
- Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan pihak yang menyetujui pembayaran.
- Pihak lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut.
GRANSI meminta agar Kejati melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan fisik di lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen kontrak, RAB, HPS, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, berita acara serah terima, serta bukti pembayaran.
“Kami meminta Kejati Sumsel jangan setengah-setengah. Periksa semuanya! Jangan hanya camat, tetapi juga PPK, PPTK, pejabat pengadaan, penyedia, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab. Telusuri apakah terdapat dugaan mark-up, pengondisian penyedia, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau bentuk penyimpangan lainnya,” tegas Supriyadi.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum harus menelusuri siapa saja yang memiliki tanggung jawab dan apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam proses tersebut.
“Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada dokumen. Cocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Berapa anggaran yang dialokasikan, berapa nilai pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, bagaimana kualitasnya, dan apakah pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan. Semua harus dibuka berdasarkan fakta,” tambahnya.
WALIKOTA DIMINTA BERTINDAK, INSPEKTORAT JANGAN HANYA JADI PENONTON
Selain mendesak Kejati Sumsel, GRANSI kembali menyoroti tanggung jawab Wali Kota Palembang dan Inspektorat Kota Palembang.
GRANSI meminta Wali Kota segera menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi pada 5 November 2026.
Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit investigatif sesuai kewenangan apabila terdapat indikasi penyimpangan.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya sebatas kelengkapan administrasi, tetapi juga menyangkut kewajaran harga, realisasi fisik, kesesuaian spesifikasi, proses pengadaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
GRANSI juga meminta Wali Kota mengevaluasi camat terkait dan mempertimbangkan pencopotan dari jabatan apabila hasil pemeriksaan menemukan dasar pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah menyampaikan tuntutan secara langsung melalui aksi demonstrasi. Sekarang kami meminta tindak lanjut yang nyata. Inspektorat harus berani melakukan pemeriksaan secara profesional. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan dugaan persoalan anggaran, tetapi tidak ada kejelasan tindak lanjutnya,” ujar Supriyadi.
JIKA DITEMUKAN BUKTI KORUPSI, GRANSI MINTA DIPROSES TANPA TEBANG PILIH
GRANSI menegaskan bahwa apabila hasil penelaahan dan pemeriksaan menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, Kejati Sumsel diminta meningkatkan penanganannya sesuai prosedur hukum.
Potensi kerugian keuangan negara juga harus ditelusuri dan dihitung melalui mekanisme serta lembaga yang berwenang apabila ditemukan indikasinya.
Menurut GRANSI, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran hukum.
“Kami tidak menuduh seseorang telah melakukan korupsi. Itu kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikannya. Tetapi kami meminta seluruh dugaan ini diperiksa secara serius. Jika ditemukan bukti adanya mark-up, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi, proses sesuai hukum. Jangan tebang pilih dan jangan ada pihak yang dilindungi,” tegas Supriyadi.
Ia menambahkan bahwa APBD merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang bagi dugaan praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
“Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
GRANSI AKAN KAWAL TIGA LAPORAN HINGGA ADA KEJELASAN
GRANSI menyatakan akan terus mengawal perkembangan ketiga laporan informasi yang telah disampaikan kepada Kejati Sumsel.
Lembaga tersebut berharap Kejati Sumsel segera melakukan penelaahan, mengumpulkan bahan dan keterangan, serta menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kecamatan maupun Pemerintah Kota Palembang mengenai substansi laporan tersebut. Konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan.
Supriyadi menegaskan, aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota dan pelaporan kepada Kejati Sumsel merupakan dua langkah yang dilakukan GRANSI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan APBD.
“Kami sudah turun ke jalan, sudah menyampaikan tuntutan kepada Wali Kota, dan hari ini sudah melaporkan tiga persoalan tersebut ke Kejati Sumsel. Sekarang kami meminta aparat penegak hukum bekerja. Periksa seluruh pihak, telusuri setiap rupiah anggaran, dan apabila ditemukan bukti tindak pidana, tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tutup Supriyadi.
BAGI GRANSI, PENGAWASAN UANG RAKYAT TIDAK BOLEH BERHENTI PADA SEREMONI, SURAT, ATAU JANJI PEMERIKSAAN. DUGAAN PENYIMPANGAN HARUS DITELUSURI, FAKTA HARUS DIBUKA, DAN PIHAK YANG TERBUKTI MELANGGAR HUKUM HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERBUATANNYA.(red)




