Mediatrapnews, Palembang – Di tengah limpahan kekayaan alam yang melimpah, Provinsi Sumatera Selatan justru masih berkutat dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang mencolok. Data terbaru menunjukkan bahwa angka anak putus sekolah di Sumsel mencapai 157.280, sementara 80.794 anak lainnya tidak mengenyam pendidikan sama sekali.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK/MAN yang mencapai 29,20 persen. Menurut catatan pemerhati pendidikan, tingginya angka tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kesulitan ekonomi keluarga, sistem penerimaan siswa baru (SPMB) yang dinilai amburadul, hingga daya tampung sekolah yang minim dan maraknya pungutan liar di dunia pendidikan.
“Ini potret kegagalan pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sumsel, dalam mengatasi persoalan pendidikan sebagai akar utama kemiskinan,” ujar salah satu aktivis pendidikan di Palembang.
Buruknya Akses Kesehatan
Di sektor kesehatan, kekecewaan masyarakat juga mencuat. Sejak awal kepemimpinannya pada 2019, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menarik anggaran kesehatan dengan dalih sudah ditanggung BPJS. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan terpaksa menanggung biaya pengobatan secara mandiri.
Meski pada akhir masa jabatan muncul program “Berobat Pakai e-KTP”, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. “Faktanya, masih banyak rumah sakit yang menolak program itu. Jadi, apakah ini solusi atau sekadar pencitraan?” kritik seorang tokoh LSM lokal.
Tambang Kaya, Rakyat Melarat
Tak hanya sektor sosial, disparitas juga terlihat mencolok dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang batu bara. Sumsel dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, namun masyarakatnya justru belum menikmati hasil kekayaan tersebut secara merata.
“Sudah ratusan tahun bumi Sriwijaya dikeruk oleh korporasi raksasa seperti PT Bukit Asam, tapi rakyat tetap miskin,” tegas Aktivis 98, Ali Pudi, dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa hanya segelintir elit dan perusahaan besar yang menikmati hasil tambang, sementara masyarakat justru mewarisi kerusakan: hutan gundul, sungai tercemar, udara kotor, dan lubang bekas tambang yang mengancam keselamatan.
“Dana bagi hasil dari tambang hanya recehan. Saatnya hentikan eksploitasi brutal terhadap bumi Sumsel. Izin tambang harus dievaluasi total. Sumber daya alam seharusnya dikelola berkeadilan demi rakyat, bukan demi kantong pengusaha,” tegasnya.
Seruan Perlawanan Rakyat
Ali Pudi menegaskan bahwa apa yang disampaikannya adalah bentuk perlawanan dari suara rakyat Sumatera Selatan yang selama ini terpinggirkan. Ia mendesak agar Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi tidak menutup telinga atas jeritan rakyat.
“Dengarkan suara kami, Pak Gubernur. Ini bukan fitnah atau sentimen politik. Ini fakta di lapangan. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat, maka jurang ketimpangan di Sumsel akan makin dalam,” pungkasnya. (Red)
