Daerah Hukum K maki Korupsi Nasional Pali

Diduga ada upaya pengadaan kendaraan Dinas Pali sebelum pelelangan, K MAKI : mudah terungkap

Mediatrapnews,Pali — Mobil Dinas VVIP Kabupaten Pali seperti layaknya milik Sultan Brunei menjadi perbincangan publik karena tidak taat perintah presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. “Kabupaten Pali dengan segala keterbatasannya belum layak untuk menggunakan mobil mewah VVIP dengan dalih untuk kunjungan Presiden atau Menteri dan Gubernur”, ucap Deputy K MAKI Feri Kurniawan. “Lampu jalan, infrastruktur belum […]

Hukum Ogan komering ilir

Dua Kasus Korupsi di OKI Masuk Tahap II, Enam Tersangka Resmi Diserahkan ke JPU

Mediatrapnews, Ogan Komering Ilir — Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (OKI) resmi menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Tahap II penanganan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi, Selasa (24/6/2025). Penyerahan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Kejari OKI ini meliputi dua kasus besar, yakni dugaan korupsi Pengelolaan […]

Hukum Palembang

Wujudkan Hukum Berkeadilan, Pemprov Sumsel dan PTA Palembang Bahas Perlindungan Janda dan Anak

Mediatrapnews, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada kelompok rentan. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang yang baru, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., Jumat (20/6/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel, keduanya membahas rencana penandatanganan […]

Daerah Ekonomi Hukum K maki Korupsi Nasional Palembang

PT SMS rontok setelah tambahan modal dan penyertaan modal daerah total Rp. 24 milyar

Mediatrapnews,palembang — Audit inspektorat Sumsel tahun 2024 membuka tabir gelap PT SMS setelah mendapat suntikan dana Rp. 8 milyar dari deviden dan 120 container batubara yg di beli dengan penyertaan modal Rp. 16 milyar. Tahun 2022 sampai dengan 2024 merupakan tahun gelap bisnis angkutan PT SMS yang telah maju pesat sebelumnya karena tangan dingin Dirut […]

Daerah Hukum K maki Nasional Palembang Pali

Bupati Pali Heri Amalindo terkesan terzolimi oleh SK Mendagri, K MAKI : melanggar perundangan

Mediatrapnews,pali — Gugatan TUN bupati Heri Amalindo terhadap tergugat Mendagri akan menjadi polemik berkepanjangan karena Kemendagri terkesan lalai menafsirkan aturan perundangan. SK pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Pali hasil Pilkada tahun 2021 tidak menyebut masa jabatan Bupati Pali karena tidak dalam pilkada serentak tahun 2020 Pilkada tahun 2021 belum ada aturan perundangan atau Permendagri yang mengatur […]

Daerah Hukum K maki Nasional Pali

SK Bupati Pali Heri Amalindo belum berakhir namun Kemendagri terbitkan SK baru, K MAKI : SK Bupati Tumpang tindih

Mediatrapnews,pali — Pilkada 2020 merupakan Pilkada terakhir sebelum Pilkada serentak tahun 2024 sehingga masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan aturan perundangan dan undang – undang dasar tetap 5 (lima) tahun. Namun ada beberapa daerah di Indonesia melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di tahun 2021 sehingga berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan pasal 162 ayat 2 Undang – […]

Daerah Hukum Jakarta K maki Nasional Pali

Bupati Pali Heri Amalindo gugat Kemendagri terkait masa jabatan, K MAKI : Kemendagri lalai

Mediatrapnews,jakarta — Gugatan Bupati Pali dalam masa jabatan Heri Amalindo terkait SK Pelantikan Bupati terpilih Pilkada serentak tahun 2024 harus di cermati dengan aturan perundangan. “Gugatan ini terkait Keputusan pejabat negara yang diduga melawan hukum karena didalam surat keputusan pengangkatan Heri Amalindo tahun 2021 sebagai beschiking recht tidak dicantumkan masa jabatan periode menjabat atau di […]

Daerah Hukum Kepolisian Korupsi Ogan komering ilir

Waskita Diberi Tenggat Tiga Hari, FORMAT Siap Lanjutkan Aksi jika Tak Ada Keputusan

Mediatrapnews,Ogan Komering ilir– Rencana aksi damai yang digagas Forum Masyarakat Anti Mafia Tanah (FORMAT) Sumatera Selatan di depan Kantor PT Waskita Sriwijaya Tol, Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, resmi dibatalkan menyusul dibukanya ruang audiensi oleh pihak perusahaan. Audiensi ini digelar sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran dalam proses pembebasan lahan proyek strategis nasional […]

Daerah Hukum K maki Korupsi Palembang

Surat bukan asset, SK sertifikat dan sanggahan belum terungkap dalam perkara YBS, K MAKI : tugas Majelis dan JPU

Mediatrapnews,palembang — Sidang perkara dugaan korupsi penjualan asset negara berupa tanah milik Yayasan Batanghari Sembilan jalan Mayor Ruslan Jumat 23 Mei 2025 membuka fakta baru yang belum terungkap dalam proses penyidikan. Majelis Hakim dan JPU berupaya mengungkap peran Kakan BPN kota Palembang saat itu “Edison” dalam penerbitan SK sertifikat. “Ada perkara sebelumnya di Polda Sumsel […]