Mediatrapnews- PALEMBANG, 28 Juli 2025 – Ribuan siswa lulusan SMP di Kota Palembang hingga kini belum mendapatkan tempat di jenjang SMA/SMK, akibat terbatasnya daya tampung sekolah negeri dan lambatnya respons dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Berbagai aksi unjuk rasa telah dilakukan oleh sejumlah aktivis, organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan LSM, seperti DPD Pekat Sumsel, GENCAR Indonesia, Koalisi Pemerhati Pendidikan, serta Koalisi LSM dan Ormas Bersatu. Mereka menilai bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB) 2025 penuh dengan kecurangan, tidak transparan, dan sarat ketidakadilan.
Koalisi menyuarakan desakan agar Pemerintah Provinsi Sumsel segera menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dan meningkatkan kapasitas siswa per kelas di sekolah negeri. Hal ini mendesak karena ribuan siswa lulusan SMP belum tertampung di sekolah negeri.
Data: Hanya Setengah yang Tertampung
Menurut data Dinas Pendidikan Sumsel, sekitar 28.000 siswa lulusan SMP baik dari sekolah negeri maupun swasta di Palembang tahun ini. Namun, daya tampung SMA negeri hanya sekitar 7.900 siswa, dan SMK negeri sekitar 2.500 siswa, sehingga total daya tampung sekolah negeri hanya sekitar 11.000 siswa.
Di sisi lain, sekolah swasta hanya mampu menampung sekitar 12.000 siswa, dan saat ini telah terisi lebih dari 10.000 siswa. Akibatnya, sekitar 6.000 siswa belum tertampung, dengan sekitar 85% di antaranya berasal dari keluarga tidak mampu.
Pemprov Sumsel Dinilai Pasif
Hingga saat ini, berbagai aksi yang digelar belum mendapatkan respons tegas dari Pemerintah Provinsi Sumsel. Pihak Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, maupun Dinas Pendidikan Sumsel hanya menyampaikan bahwa mereka masih menunggu surat balasan dari Kementerian Pendidikan terkait penambahan rombel dan kapasitas siswa per kelas.
Kondisi ini membuat banyak pihak kecewa terhadap sikap pasif Pemprov Sumsel. Koordinator Koalisi Pemerhati Pendidikan, Hanafi alias Aan Pirang, menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran pada Rabu, 30 Juli 2025 mendatang di Kantor Gubernur Sumsel. Aksi tersebut bahkan direncanakan berlangsung hingga menginap.
Tiga Tuntutan Utama
Dalam aksinya nanti, Koalisi membawa tiga tuntutan utama kepada Gubernur Sumsel:
- Menambah jumlah siswa per kelas di SMA/SMK negeri dari 36 menjadi 40 siswa.
- Mengakomodir 265 siswa yang telah terdata oleh para aktivis untuk segera diterima di sekolah negeri.
- Meminta Kepala Sekolah SMA/SMK di Palembang untuk kooperatif dan transparan, serta tidak saling lempar tanggung jawab dalam proses penambahan siswa.
Koalisi menilai bahwa langkah cepat dan tanggap dari Gubernur Sumatera Selatan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan hak pendidikan anak-anak Palembang yang saat ini terlantar akibat buruknya tata kelola penerimaan siswa baru tahun ini. (Red)
