Mediatrapnews,Palembang — SP2J saat ini hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis jaringan gas Kota untuk membayar gaji pengurus usaha, pemeliharaan Pembangkit dan gaji karyawan.
Sementara hutang usaha dan hutang perbankan tak mungkin di bayar dengan sisa tagihan pembangkit PLPJ senilai Rp. 14 milyar karena hutang usaha lebih dari Rp. 150 milyar.
Tidak ada upaya signifikan dari Pemkot Palembang untuk mengatasi masalah menggunung SP2J menjadi pertanyaan masyarakat.
Tidak ada kata lain kecuali melakukan audit menyeluruh dan mempersiapkan langkah kepailitan untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
Adalah tidak mungkin ada investor yang berani ambil alih saham SP2J dengan hutang bank Rp. 120 milyar, hutang gas Rp. 48 milyar dan biaya overhaul Rp. 60 milyar untuk perbaikan pembangkit dan belum lagi Trans Musi yang berhutang ke dealer puluhan tahun belum di bayar.
Hanya mempailitkan SP2J mengatasi polemik hutang SP2J di era kerusakan masa lalu karena penyertaan modal hanya menambal perahu bocor.
Atau langkah strategis dengan memisahkan Jargas menjadi Persiroda terpisah dan SP2J di kelola utuh swasta dengan kewajiban membayar beban usaha tanpa berharap PAD selama minimal 5 tahun.
Polemik SP2J akan selamanya menjadi beban Pemkot untuk membayar gaji dan beban usaha tanpa ada pendapatan dari bisnis usaha.
Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya BUMD tempat berteduh askar tak berguna dan timses yang butuh dana bulanan.
