Mediatrapnews, OKU Timur – Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono, melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumatera Selatan periode 2026–2031 di Lapangan Sidomakmur, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, Kamis (23/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menegaskan pentingnya penguatan peran HKTI hingga ke tingkat desa sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Hari ini kita seperti hidup kembali. HKTI yang sempat tidak diperbincangkan, kini hadir kembali sebagai wadah bagi petani,” ujar Herman Deru.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota menjadikan HKTI sebagai mitra strategis yang berjalan beriringan dengan dinas pertanian di daerah masing-masing.
“Petani adalah andalan kita, karena sebagian besar masyarakat Sumsel berprofesi sebagai petani. Prestasi kita juga meningkat, dari peringkat delapan menjadi lima, bahkan kini masuk tiga besar nasional,” katanya.
Herman Deru juga optimistis keberadaan HKTI akan semakin mendorong produktivitas pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim seperti El Nino
“Saya harap HKTI segera turun ke lapangan, membimbing petani agar produksi terus meningkat. Tantangan ke depan tidak mudah, tetapi bisa diatasi dengan ilmu dan kerja nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Sumsel yang dinilai menunjukkan perkembangan positif, mulai dari kualitas gabah, ketersediaan pupuk, hingga penurunan angka kemiskinan.
Ia juga menegaskan sektor pertanian memiliki keunggulan karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga relevan dikembangkan di Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah.
“Hari ini menjadi kebanggaan bagi saya, karena di tempat ini juga pernah hadir Presiden Soeharto untuk panen raya,” ungkapnya.
Sudaryono turut menjelaskan program Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan swasembada pangan agar Indonesia tidak bergantung pada impor. Ia menyebut pada 2025 Indonesia tidak lagi mengimpor beras, didukung kebijakan seperti penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering sebesar Rp6.500.
Ia juga memuji kepemimpinan Herman Deru yang dinilai mampu membangun hingga ke pelosok desa tanpa meninggalkan kedekatan dengan pemerintah pusat.
Ketua HKTI Sumsel, Budiarto Marsul, menambahkan bahwa struktur kepengurusan HKTI di Sumsel telah terbentuk hingga tingkat kabupaten/kota.
Ia menyampaikan komitmen HKTI untuk menjadi rumah bagi petani sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan mereka.
“Kami akan bekerja maksimal memperjuangkan program Presiden dan Menteri Pertanian, serta menjadikan Sumsel sebagai penyumbang utama pangan nasional,” tandasnya.
